ALTUMNEWS.com, BANDAR LAMPUNG – Sejarah baru bakal tercipta di Bumi Lampung. Bagaimana tidak, Purna Paskibraka akan lakukan reuni akbar, ini pertama di Indonesia.
Purna Paskibraka Indonesia (PPI) wilayah Kota Bandar Lampung angakatan 1968 sampai 2018 akan bertemu di Hotel Emersia, pada Minggu, 23 Desember 2018.
Ketua Purna Paskibraka Indonesia Wilayah Kota Bandar Lampung, Budi Tomo Purnomo, menceritakan sejarah berdirinya PPI.
Kepada awak media, di Cafe BSA, Rawa Laut, Enggal, Bandar Lampung, pada Kamis, 20 Desember 2018, Budi membeberkan, Cikal Bakal terbentuknya PPI.
Sejarah Purna Paskibraka Indonesia
Cikal bakal berdirinya organisasi alumni Paskibraka sebenarnya dimulai secara nyata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada tahun 1975, sejumlah alumni (Purna) Paskibraka tingkat Nasional yang ada di Yogya, berkeinginan mendirikan organisasi alumni.
“Lalu mereka menyampaikan keinginan itu kepada para pembina di Jakarta. Para pembina lalu menawarkan sebuah nama, yakni REKA PURNA PASKIBRAKA yang berarti ikatan persahabatan para alumni Paskibraka,” jelas Budi.
Tapi menurut Budi, di Yogya nama itu kemudian digodok lagi dan akhirnya disepakati menjadi PURNA EKA PASKIBRAKA (PEP) Yogyakarta, yang artinya wadah berhimpun dan pengabdian para alumni Paskibraka.
“PEP Yogyakarta resmi dikukuhkan pada 28 Oktober 1976. Seiring dengan itu, para alumni Paskibraka di Jakarta kemudian meneruskan gagasan pendirian organisasi REKA PURNA PASKIBRAKA atau disingkat RPP.”
Masih dijelaskan Budi, sementara di Bandung, berdiri pula EKA PURNA PASKIBRAKA (EPP). Namun, dalam perkembangannya, ketiga organisasi itu belum pernah melakukan koordinasi secara langsung untuk membentuk semacam forum komunikasi di tingkat pusat.
“Sementara itu, di daerah lain belum ada keinginan untuk membentuk organisasi, karena jumlah alumninya masih sedikit berbeda dengan Jakarta, Bandung dan Yogya yang menjadi kota tujuan para alumni Paskibraka untuk melanjutkan sekolah,” jelasnya.
Dikatakannya, sampai awal 80-an, alumni Paskibraka di daerah lain hanya dibina melalui Bidang Binmud Kanwil Depdikbud. Mereka selalu dipanggil sebagai perangkat dalam pelaksanaan berbagai upacara dan kegiatan.
“Mereka dilibatkan dalam kegiatan pembinaan generasi muda, karena dianggap potensial sesuai predikatnya.”
Tahun 1980, menurut Budi, Direktorat Pembinaan Generasi Muda (PGM) berinisiatif untuk mendayagunakan potensi alumni berbagai program yang telah dilaksanakan, termasuk program pertukaran pemuda Indonesia dengan luar negeri (saat itu baru CWY atau Indonesia-Kanada dan SSEAYP atau Kapal Pemuda ASEAN-Jepang).
“Organisasi itu diberi nama PURNA CARAKA MUDA INDONESIA (PCMI). Maka, selain di Jakarta, Bandung dan Yogya, seluruh Purna Paskibraka di daerah lainnya digabungkan dalam PCMI.”
Hal itu dibeberkan Ketua PPI wilayah Kota Bandar Lampung ini, berlangsung sampai tahun 1985, ketika Direktorat PGM ”menyadari” bahwa penggabungan Purna Paskibraka dengan alumni pertukaran pemuda bukanlah sebuah pilihan yang tepat.
Karena itu, sambungnya, sebagai hasil dari Lokakarya Pembinaan Purna Program Binmud di Cisarua, Bogor, yang dihadiri oleh para Kabid Binmud seluruh Indonesia serta para alumni Paskibraka dan pertukaran pemuda— dikeluarkan SK Dirjen Diklusepora No. Kep.091/ E/O/1985 tanggal 10 Juli 1985 yang memisahkan para alumni dalam dua organisasi.
“Masing-masing PCMI untuk alumni pertukaran pemuda dan PURNA PASKIBRAKA INDONESIA (PPI) untuk alumni Paskibraka,” jelas Budi.
Dengan alasan untuk menjaga agar keputusan itu tidak ”mencederai hati” para Purna Paskibraka yang telah lebih dulu mendirikan PEP, RPP dan EPP, maka jelas Budi, ditetapkanlah bahwa PPI adalah organisasi binaan Depdikbud yang bersifat regional provinsial.
“Artinya, organisasi itu ada di tiap provinsi namun tidak mempunyai Pengurus di tingkat pusat. Itu, sebenarnya sebuah pilihan yang sulit, bahkan absurd.”
“Bagaimana sebuah organisasi bernama sama dan ada di tiap provinsi tapi tidak mempunyai forum komunikasi dan koordinasi di tingkat pusat?:
Ternyata, beber Budi, hal itu dipicu oleh kekhawatiran organisasi kepemudaan ”tunggal” asuhan pemerintah yang melihat PPI adalah sebuah ancaman.
Namun, dengan kegigihan para Purna Paskibraka yang ada di Jakarta, akhirnya kebekuan itu dapat dicairkan. Empat tahun harus menunggu dan bekerja keras untuk dapat menghadirkan Pengurus PPI daerah dalam sebuah Musyawarah Nasional (Munas).
“Tanggal 21 Desember 1989, melalui Munas I di Cipayung, Bogor, terbentuklah secara resmi PPI Pusat, lengkap dengan perangkat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART),” tutup Budi Tomo Purnomo.***
Editor : Robertus Bejo
