ALTUMNEWS.com, BANDAR LAMPUNG — Kepala Bulog Divre Lampung, M. Attar Rizal, mengatakan, stock beras yang dimiliki oleh Bulog pada awal 2019 sebanyak 67.872 ton, jumlah itu diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Lampung hingga 12 bulan kedepan.
Hal itu dikatakan pada saat melounching program ketersedian pasokan dan stabilitas harga beras medium tahun 2019, Kamis, 03 Januari 2019.
Untuk itu menurut Attar, masyarakat tidak perlu khawatir dan dihimbau tidak ada aksi borong di pasar, karena stock cadangan beras pemerintah cukup.
Dikatakan Kepala Bulog Divre Lampung, pada 2019 pihaknya juga menargetkan dapat menyerap beras sebanyak 102 ribu ton, khususnya dari petani.
“Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana serapan beras Bulog Lampung pada 2018 terealisasi 81 ribu ton berasal dari stock-stock dan produksi lokal petani Lampung dari berbagai kabupaten/kota,” ungkap dia.
Disisi lain Attar juga menambahkan, dengan capaian atau realisasi rastra di 2018 sebanyak 62.215 ton dan kegiatan OP yang terealisasi 15.075 ton beras berimbas pada inflasi Lampung terjaga di bawah nilai Nasional.
“Beras juga menyumbang nilai deflasi Lampung sebesar 0,05% berdasarkan data BPS, yang artinya Bulog berhasil menjaga kestabilan harga beras di pasar khususnya beras medium,” tutunya.
“Stock kita di tahun 2019 awal ini 67 ribu ton, cukup untuk 12 bulan kedepan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir apalagi melakukan aksi borong di pasar,” ujar M. Attar Rizal.
Sementara Kadis Perdagangan Provinsi Lampung, Satria Alam, menyambut baik kegiatan lounching program ketersedian pasokan dan stabilitas harga beras medium tahun 2019 oleh Bulog Divre Lampung.
Dirinya berharap, beras-beras medium yang disalurkan ke pasar-pasar tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilisasi harga beras terutama menjelang pilpres dan pileg.
Pada tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Provinsi Lampung, Kusnardi mengapresiasi lounching program ketersedian pasokan dan stabilitas harga beras medium tahun 2019 ini.
“Jadi ini bagian dari program Dinas Ketahanan Pangan. Intinya adalah ketersedian dan aksesbilitas masyarakat terhadap pangan pokok, khususnya beras,” jelas Kusnardi.***
Editor : Robert
