ALTUMNEWS.com, LAMPUNG SELATAN — Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan transformasi dari Program Bansos Beras Sejahtera (Rastra) di Provinsi Lampung secara bertahap telah dimulai sejak bulan September 2016 yang diawali di Kota Bandar Lampung, pada tahun 2017 di Kota Metro dan tahun 2018 di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan.
“Uji coba tersebut dipandang lebih bagus dari pada Rastra maka pada bulan Juni 2019 ini 11 Kabupaten lainnya program bansos Rastra beralih ke BPNT,” kata Kepala Dinsos Lampung pada acara Launching BPNT 2019 Kabupaten Pringsewu, Senin, 25 Juni 2019 di Pendopo Pringsewu.
Sumarju menambahkan bahwa berdasarkan data BDT di Provinsi Lampung terdapat keluarga miskin sebanyak 978.105 leluarga sedang yang mendapat bantuan sosial baru 621.510 KPM.
Sedangkan di Kabupaten Pringsewu data BDT sebanyak 40.608 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 149.461 jiwa. yang mendapat bantuan BPNT sebanyak 21.417 KPM.
“Sehingga masih kekurangan 19.191 KK yang diharapkan mendapatkan bantuan serupa melalui APBD Kabupaten. Kalau disamakan dengan indeks bantuan BPNT maka anggaran per tahun sebanyak Rp.25.332.120.000,” ujarnya.
Bupati Pringsewu yang diwakilkan Kepala Inspektorat Kabupaten, Endang Budiarti mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung telah berkenan mengalokasikan program dan kegiatan nya di Kabupaten Pringsewu.
“Atas nama masyarakat kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian Sosial melalui Dinsos Provinsi Lampung yang telah banyak mengalokasikan program dan anggaran nya di Kabupaten Pringsewu,” ucapnya.
Ditambahkan juga oleh mantan Kepala Dinsos Pringsewu yang pertama ini bahwa dengan telah dilaunchingnya program BPNT ini segera ditindaklanjuti oleh BRI maupun suplayer.
“Usai Lounching ini saya tidak mau dengar kalau masyarakat akan mencairkan bantuan tidak dapat dilakukan dengan alasan saldo nol atau belum ada beras dan telornya. Oleh karena itu koordinasi harus lebih ditingkatkan sehingga BPNT ini berjalan lebih baik dan bermanfaat bagi KPM,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kabupaten Pringsewu, Bambang Suhermanu pada acara itu mengatakan bahwa BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya. Setiap KPM menerima bantuan uang senilai Rp 110 ribu yang bisa digunakan untuk membeli beras dan telur.
Menurutnya, mekanisme penggunaan BPNT melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang telah bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. “Dana BPNT senilai Rp 110 ribu hanya bisa ditukarkan dengan beras atau telur,” jelas Bambang Suhermanu.
Sementara itu Kabag Keuangan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI menekankan pihak BRI agar memastikan bahwa Kartu KKS telah beredar ke KPM dan tidak double atau ganda.
“Saya berharap kepada Kepala Cabang BRI agar memastikan KKS diterima oleh KPM. Juga pastikan ketersediaan uangnya, sehingga tidak ada saldo nol yg sering membuat KPM kecewa. Uang dalam kartu KKS harus dihabiskan untuk membeli beras dan telor, kalau selama 90 hari tidak diambil atau dihabiskan akan ditarik ke kas negara,” tegasnya.
Ditambahkan juga oleh Sugiarto bahwa suplayer pengadaan beras dan telor memastikan KPM telah menggesek di mesin EDC pulang sudah membawa beras dan telur. “Disamping itu kepada pengelola e-warong dalam pelayanannya kepada KPM tolong didahulukan kaum defabel dan para lansia,” pintanya.
Nampak hadir dalam acara tersebut Waka Polres Tanggamus, para Kepala OPD, Korwil PKH, Korteks, Korkab PKH, TKSK, PSM dan ratusan KPM calon penerima bansos BPNT.***
Editor : Robert
