ALTUMNEWS.com, BANDAR LAMPUNG — Penanganan masalah sosial penyandang disabilitas merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk memberdayakan mereka sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung saat membuka Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) di Kabupaten Tanggamus, Selasa, 25 Juni 20q9.
Menurut mantan Kepala Dinas Kominfo ini bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah sosial, dilakukan melalui tiga sistem pelayanan, yaitu: sistem rehabilitasi “Dalam panti” dan sistem rehabilitasi “Luar panti” serta Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).
Dikatakannya, kegiatan UPSK adalah salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti yang berfungsi memberikan layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, rujukan dan saresehan bagi Penyandang Disabilitas atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Kegiatan UPSK ini sangatlah penting dilaksanakan karena untuk mengetahui kondisi dan data Penyandang Disabilitas yang akurat. UPSK dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari para ahli dan praktisi pada bidangnya seperti psikolog , pekerja sosial, dokter, perawat dan pekerja sosial masyarakat serta konsultan kedisabilitasan,” katanya.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Lampung, Ratna Fitriani mengatakan bahwa
dalam pelaksanaan UPSK tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kesehatan dan konsultasi saja melainkan memberikan pelatihan dan keterampilan praktis pada penyandang disabilitas.
Ratna Fitriani menerangkan, tujuan kegiatan UPSK diantaranya meningkatkan dan memperluas jangkauan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas secara lebih adil dan merata melalui kegiatan penyebaran informasi, deteksi dini kedisabilitasan, konsultasi maupun rujukan dengan melibatkan interdisipliner dan lintas sektoral.
“Selain itu mendorong dan merangsang semua unsur masyarakat agar aktif dalam penanganan penyandang disabilitas, dengan sasaran semua penyandang disabilitas yang mempunyai permasalahan sosial,” katanya.
Masih menurut Fitri,
kegiatan UPSK ini nantinya diakhiri dengan kegiatan serasehan, dimana tujuan yaitu meningkatkan pengertian masyarakat, instansi sosial, aparat pemerintah setempat terhadap permasalahan sosial penyandang disabilitas dan cara rehabilitasinya.
“Selain itu menyampaikan permasalahan- permasalahan yang menonjol, hasil pelayanan UPSK yang memerlukan penyelesaian segera,” katanya.
Tujuan berikutnya menurut Ratna Fitri adalah membangkitkan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat terhadap pelaksanaan rehabilitasi penyandang disabilitas di daerah, dengan menghimpun daya dan data yang bersumber dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten.
“Saya mengharapkan dalam waktu yang singkat ini, peserta UPSK dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana untuk memeriksakan kesehatannya dan berkonsultasi mengenai apa yang menjadi hambatan yang dirasakan dalam aktivitas sehari- hari dan mendapat solusi atas masalah yang dihadapi, ” pungkasnya.***
Editor : Robert
