ALTUMNEWS.com, BANDARLAMPUNG — Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura lakukan pertemuan Sosialisasi dan Pelatihan Poktan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Tahun 2020”. Kegiatan berlangsung di Holel Kurnia II Bandarlampung, Selasa, 25 Agustus 2020.
Pertemuan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan LPM tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Ir. Kusnardi mengatakan sejak tahun 2009 hingga 2019 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung telah menyalurkan Dana untuk pengisian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dibangun melalui DAK Bidang Pertanian sebanyak 477 Poktan yang terdiri dari 118 tahap mandiri dan 358 tahap pengembangan.
Sebagaimana diketahui, ketahanan pangan ditandai tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat antar daerah dan antar waktu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Menurut Kusnardi, untuk memperkuat ketersediaaan dan cadangan pangan dikembangkan melalui kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).
“LPM berfungsi untuk mengelola stok pada saat musim panen raya atau paceklik, antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif,” jelas Kusnardi dalam sambutannya.
Selanjutnya bagi poktan yang sudah memasuki tahap kemandirian, Kusnardi mengharapkan agar kabupaten atau kota dapat mensinergikan dengan kegiatan yang ada di SKPD terkait di daerah untuk dapat mendukung pengembangan LPM. “Antara lain dapat berupa pembangunan lantai jemur, penggilingan padi (RMU), alat timbangan, mesin jahit karung dan lain-lain,” jelasnya.
Selain itu lanjut Kusnardi, poktan juga dapat dibantu agar dapat mempunyai akses ke berbagai sumber permodalan untuk menambah modal usahanya baik dari sumber dana pemerintah daerah, lembaga swasta, dan lain-lain agar kegiatan usaha pembelian dan penjualan yang telah penerima pengisian sampai dengan tahap mandiri dapat lebih meningkat.
Dikatakan Kusnardi pada tahap diharapkan agar fungsi Pemerintah Daerah semakin menguat dengan memberikan dukungan alokasi dana APBD Kabupaten untuk dapat mendukung kegiatan pembinaan, pemantauan dan penguatan kapasitas SDM pengurus poktan.
“Begitu juga poktan didorong agar menjadi mandiri dalam mengembangkan usahanya dan mengelola cadangan pangan yang diperlukan bagi anggotanya dan umumnya bagi masyarakat di wilayahnya,” lanjutnya lagi.
Dalam rangka pemberdayaan poktan tersebut, menurut Kusnardi tentu saja tidak hanya pendekatan teknis yang dilakukan, tetapi juga pendekatan sosial budaya, yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja, yaitu melalui pelatihan, pendampingan dan pembinaan.
Untuk keberlanjutan program ini, lanjut Kusnardi supaya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita merancang exit strategy atau strategi penyapihan agar setelah tidak adanya bantuan dari pemerintah, poktan mampu melembagakan proses pembangunan secara partisipatif yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing, yang difasilitasi oleh Pemerintah kabupaten dengan dukungan pengembangan program atau kegiatan lanjutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Ir. Bani Ispriyanto mengatakan berharap, melalui upaya pemberdayaan lanjut poktan mampu mengelola dan mengembangkan dana secara transparan sesuai dengan aturan dan sanksi yang dirumuskan dan ditetapkan sendiri secara musyawarah dan mufakat oleh petani anggotanya.
“Kemudian dapat meningkatkan keterampilan dalam manajemen administrasi dan keuangan dan meningkatkan kerja sama antar poktan dan mitranya yang saling menguntungkan sehingga poktan mampu memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya,” jelasnya.
Ditegaskan Bani, penting untuk disadari bahwa hasil yang dicapai dalam kegiatan Pengembangan LPM sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat provinsi sampai daerah.
“Oleh karena itu, melalui pertemuan sosialisasi dan pelatihan ini, saya mengharapkan saudara-saudara dapat berpartisipasi secara aktif melakukan diskusi pendalaman kegiatan, dan upaya antisipasi munculnya permasalahan di lapangan dengan mengacu pada pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,” pungkas Bani Ispriyanto.***
Editor : Robert
