“Penempatan dan distribusi kader, semangatnya adalah dalam rangka aktualisasi aspirasi nilai dan penyeimbang kebijakan publik. Bukan untuk berlomba-lomba memburu jabatan dan kekuasaan.”
ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Nasionalisme bangsa Indonesia saat ini sedang diuji. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir pascareformasi, kita semakin sering mendengar istilah ujaran kebencian, intoleransi, dan politik identitas.
Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham radikalisme juga masuk ke berbagai ruang kehidupan. Paham tersebut tumbuh di sejumlah lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dan lingkungan pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan ketika kebijakan publik berbenturan dengan berbagai kepentingan. Perbedaan pandangan dan pilihan politik pun mudah memicu konflik.
Kita seolah menjadi bangsa yang mudah marah, saling mencemooh, dan saling curiga. Bahkan, perdebatan mengenai paham tertentu dapat berkembang menjadi gesekan fisik.
Karena itu, bangsa ini membutuhkan upaya serius dari seluruh elemen masyarakat. Kita perlu memperkuat persatuan sekaligus meneguhkan kembali tradisi, budaya, dan nilai kebangsaan Indonesia.
Persoalan bangsa juga tidak berhenti pada isu radikalisme. Pilkada, bencana, pengangguran, hukum, dan berbagai persoalan sosial membutuhkan perhatian bersama.
Tulisan ini menjadi refleksi atas persoalan kaderisasi internal Gereja di tengah perubahan zaman. Pandangan ini saya sampaikan sebagai Ketua Pemuda Katolik. Saya juga pernah aktif sebagai mahasiswa Universitas Lampung dan Ketua PMKRI Lampung.
Pemuda Katolik dan Sejarah Perjuangan Bangsa
Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki insan muda Katolik yang setia pada Pancasila dan NKRI. Mereka ikut menjaga martabat bangsa dengan menjunjung nilai kebangsaan.
Ormas kepemudaan Katolik memiliki dua pilar penting, yakni Pemuda Katolik dan PMKRI. Sejarah mencatat bahwa keduanya ikut mengambil bagian dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Pemuda Katolik lahir pada 15 November 1945. Embrionya telah muncul sejak masa kolonial Belanda melalui Katolieke Jongelingen Bond (KJB) pada 1914.
Organisasi tersebut kemudian berkembang menjadi Moeda Katolik pada 1932. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, organisasi itu berubah menjadi Angkatan Moeda Katolik Republik Indonesia (AMKRI).
Pada 1960, organisasi tersebut menggunakan nama Pemuda Katolik hingga sekarang. Jejak sejarah itu menunjukkan keseriusan kaum muda Katolik dalam membangun bangsa.
Dengan semangat perjuangan Mgr. Soegijapranata, S.J., yaitu Pro Ecclesia et Patria, kader Katolik memiliki tanggung jawab terhadap Gereja dan negara.
Meskipun berjumlah minoritas, kader Katolik pada masa itu memiliki pengaruh besar. Mereka menghadirkan gagasan intelektual dan ikut membangun sistem politik Indonesia.
Teladan Tokoh Katolik dalam Politik
Salah satu tokoh penting dari generasi awal ialah Ignatius Joseph Kasimo. Ia menjadi tokoh besar pergerakan awam Katolik yang lahir dari rahim Pemuda Katolik.
Kasimo juga mendirikan Partai Katolik Indonesia. Ia menunjukkan bahwa politik dapat menjadi perjuangan tanpa pamrih.
Moto Salus Populi Suprema Lex menjadi salah satu cermin etika politiknya. Artinya, kepentingan rakyat harus menjadi hukum tertinggi.
Pada generasi berikutnya, muncul sejumlah tokoh Katolik. Mereka antara lain Cosmas Batubara, Kris Siner Key Timu, P.K. Ojong, Jakob Oetama, Wanandi bersaudara, dan Harry Tjan Silalahi.
Tokoh-tokoh tersebut ikut mewarnai demokrasi Indonesia. Mereka juga menunjukkan bahwa kaum muda Katolik dapat mengambil peran dalam kehidupan bangsa.
Namun, kondisi generasi muda Katolik saat ini menghadirkan tantangan berbeda. Generasi yang lahir pada 1970-an dan 1980-an seolah kehilangan sebagian semangat perjuangan tersebut.
Kritik terhadap Kaderisasi Orang Muda Katolik
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pernah menyoroti persoalan pendidikan kader Katolik.
Ia melihat minimnya aktivitas orang muda Katolik yang mengarahkan mereka pada peran politik dan tanggung jawab kebangsaan.
Kritik tersebut tentu perlu menjadi bahan refleksi. Orang muda Katolik harus belajar dari pemikiran dan perjuangan tokoh Katolik terdahulu.
Mereka juga perlu membaca berbagai gejala masa depan. Dengan begitu, mereka dapat menentukan langkah yang tepat untuk Gereja dan bangsa.
Orang muda merupakan generasi penerus. Karena itu, masa depan bangsa berada di tangan mereka.
Sayangnya, berbagai persoalan bangsa belum cukup mendorong orang muda Katolik untuk bergerak. Kehidupan pragmatis dan hedonis terkadang terasa lebih menarik.
Akibatnya, sebagian orang muda kurang tertarik menganalisis perkembangan bangsa. Mereka juga semakin jarang menulis dan berdiskusi tentang persoalan kebangsaan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kaderisasi perlu mendapat perhatian lebih serius.
Lima Persoalan Utama Kaderisasi
Setidaknya terdapat lima persoalan yang perlu menjadi bahan evaluasi.
Pertama, minimnya kesadaran sosial-politik. Orang muda perlu memahami bahwa kehidupan sosial merupakan bagian dari tugas perutusan sebagai warga Gereja.
Tugas tersebut mencakup pewartaan kasih, nilai Katolik, dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat.
Kedua, sikap apriori terhadap politik. Pandangan bahwa politik selalu kotor masih memengaruhi sebagian orang muda.
Padahal, politik dapat menjadi sarana membawa nilai dan gagasan yang mulia. Nilai tersebut kemudian dapat diwujudkan melalui kebijakan publik.
Bagi umat Katolik, nilai tersebut mencakup penghargaan terhadap perbedaan, cinta kasih, pluralisme, dan penghormatan terhadap budaya.
Karena itu, persoalannya bukan terletak pada politik. Persoalannya muncul ketika oknum politik menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan kelompok.
Ketiga, belum adanya kesatuan visi di antara pemangku kepentingan Gereja. Berbagai kegiatan kaderisasi memang sudah berlangsung.
Namun, kegiatan tersebut sering berjalan secara parsial. Padahal, kaderisasi membutuhkan proses panjang.
Kaderisasi bukan proses mencetak manusia secara instan. Hasilnya mungkin baru terlihat setelah lima hingga 10 tahun.
Keempat, belum kuatnya platform dan sistem dukungan bersama. Perbedaan tugas terkadang memunculkan gesekan antarormas Katolik.
Padahal, arah dasar pastoral dapat menjadi pijakan bersama. Gereja dan ormas Katolik perlu menerjemahkannya ke dalam strategi dan langkah nyata.
Kelima, lemahnya konektivitas dan distribusi kader. Kita masih sering mengaitkan keterlibatan sosial dengan politik praktis, partai, dan legislatif.
Padahal, jalur pengabdian masyarakat jauh lebih luas. Lembaga nonstruktural dan berbagai institusi negara juga membutuhkan kader berkualitas.
KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran, Ombudsman, Dewan Pers, ASN, dan berbagai lembaga lainnya dapat menjadi ruang pengabdian.
Karena itu, Gereja membutuhkan kesadaran kolektif untuk mendukung kader. Setiap elemen juga perlu menghindari persaingan yang justru melemahkan sesama aktivis.
Membangkitkan Semangat Generasi Muda
Berbagai persoalan tersebut memunculkan kegelisahan. Namun, kegelisahan itu juga dapat menjadi energi untuk membangun semangat baru.
Dalam lima tahun terakhir, antusiasme orang muda Katolik mulai terlihat. OMK, PMKRI, Pemuda Katolik, dan berbagai ormas Katolik mulai bergerak di sejumlah wilayah.
Perkembangan tersebut juga terlihat di Keuskupan Tanjungkarang. Kondisi ini menunjukkan kesadaran baru tentang tanggung jawab umat dalam kehidupan berbangsa.
Karena itu, kaderisasi perlu bergerak dengan arah yang lebih jelas. Setidaknya terdapat tiga pijakan utama.
Pertama: Konsolidasi Internal
Pemuda Katolik perlu membangun kesamaan pandangan, visi, dan misi. Tujuannya ialah menyusun arah kaderisasi yang jelas.
Selain itu, organisasi perlu memperkuat struktur hingga tingkat bawah. Penataan organisasi dapat mencakup tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Langkah tersebut penting agar kehadiran organisasi terasa sampai masyarakat bawah. Dengan demikian, kader dapat memahami dan menjawab persoalan masyarakat secara langsung.
Penguatan struktur tentu perlu menyesuaikan jumlah umat dan kondisi demografis setiap daerah.
Kedua: Rekrutmen dan Penguatan Kader
Pemuda Katolik perlu menjalankan rekrutmen secara berkelanjutan. Setelah itu, organisasi harus meningkatkan kapasitas kader melalui pendidikan formal dan nonformal.
Pendidikan juga perlu menyesuaikan kebutuhan, minat, dan bakat kader. Tanpa proses tersebut, organisasi akan kesulitan melahirkan kader baru.
Kaderisasi tidak sama dengan mencetak barang. Proses membentuk manusia membutuhkan waktu dan ketekunan.
Kader yang kita didik hari ini mungkin baru menunjukkan hasil lima atau 10 tahun mendatang. Bahkan, proses itu bisa membutuhkan waktu lebih panjang.
Karena itu, setiap pengurus perlu menjaga komitmen terhadap kaderisasi. Organisasi tidak boleh mengandalkan kader instan atau karbitan untuk mengisi jabatan.
Ketiga: Penguatan Eksternal dan Distribusi Kader
Pemuda Katolik harus hadir sebagai garam dan terang di tengah masyarakat. Kader perlu membawa kesejukan dan persaudaraan sejati dengan semangat Pro Ecclesia et Patria.
Kader juga perlu mengembangkan potensi berdasarkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat menemukan ruang pengabdian yang sesuai.
Distribusi kader ke berbagai posisi pengambil kebijakan juga menjadi langkah strategis. Namun, langkah ini bukan berarti mengejar kekuasaan.
Penempatan dan distribusi kader harus bertujuan mengaktualisasikan aspirasi nilai. Selain itu, kader dapat ikut menyeimbangkan kebijakan publik.
Dengan cara tersebut, kader Katolik dapat memberi kontribusi nyata tanpa terjebak pada perebutan jabatan.
Harapan bagi Generasi Muda Katolik
Paus St. Yohanes Paulus II pernah mengajak orang muda untuk berani menjadi pribadi yang aktif dalam membangun perdamaian.
Pesan tersebut tetap relevan hingga saat ini. Orang muda Katolik memiliki kesempatan untuk mengambil peran dalam kehidupan Gereja dan bangsa.
Kita masih memiliki harapan. Kita juga memiliki potensi kader yang dapat lahir melalui proses kaderisasi ormas Gereja.
Generasi tersebut dapat membawa Gereja dan bangsa menuju arah yang lebih baik. Kader Katolik juga memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kader dari berbagai kelompok lain.
Karena itu, tidak ada kata terlambat. Orang muda Katolik perlu mengambil peran di ruang demokrasi dan kehidupan sosial.
Mereka juga perlu bekerja bersama elemen pemuda lainnya untuk menangkal radikalisme. Selain itu, mereka harus mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
Kaderisasi Katolik pada akhirnya harus menjawab panggilan pribadi. Kader juga perlu menjalankan tanggung jawab sebagai warga Gereja dan warga bangsa.
Selamat Pesta 75 Tahun Pemuda Katolik. Semoga terus menjadi garam di tengah masyarakat. Tetaplah menjadi penentu warna dan rasa. Orang muda Katolik, Gereja dan negara memanggilmu.
Penulis: Marcus Budi Santoso
Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Lampung 2019–2022
Ketua Bidang Hubungan Antarormas PP Pemuda Katolik 2018–2021
