ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ihwan Aulia mengatakan kedatangannya ke Pemkot bukan audensi dengan wali kota, namun ingin menyampaikan hasil kajiannya tentang penanganan covid-19 di Bandarlampung.
“Anggaran Covid-19 Kota Bandarlampung tidak terinci, dan tidak transparan sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan publik,” kata Ihwan Aulia dalam siaran pers yang diterima Altumnews.com di Bandarlampung, Kamis (12/8).
Kebijakan PPKM juga tidak efektif bagi warga Bandarlampung, karena tidak ada solusi dari Pemkot yang terkesan terindikasi ikut-ikutan dan tidak berdasarkan data serta fakta.
“Harusnya dalam hal ini Pemkot bertanggungjawab. Pada undang-undang karantina dicantumkan bahwa makan hewan saja ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.
Lanjutnya, dalam pendistribusian vaksin, pemkot terindikasi melepas tanggungjawab, vaksin jadi syarat administrasi namun distribusinya tidak maksimal.
“Banyak masyarakat yang membutuhkan vaksin, tetapi distribusinya di Bandarlampung tidak ada, menyedihkan. Sekarang saja berkerumun di rumah sakit umum. Itu bukti bahwa Pemkot terindikasi tidak bertanggung jawab dengan Covid 19 ini,” jelasnya.
Ihwan Aulia menjelaskan Cipayung Plus akan memberikan waktu 2×24 jam kepada Pemkot untuk merespon hasil kajiannya, jika tidak ada respon maka pihak akan melakukan gerakan massa.
“Kami akan menggerakkan massa karena rakyat sudah kecewa. Silahkan Bunda Eva melakukan klarifikasi di media,” ujarnya.
Diketahui Cipayung Plus terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrat.***
Editor : Robertus Bejo
