ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengungkapkan bahwa banjir besar yang terjadi dalam dua bulan terakhir disebabkan oleh kombinasi faktor cuaca ekstrem dan meningkatnya pembangunan permukiman liar di sepanjang bantaran sungai. Kondisi ini dinilai memperburuk kapasitas kota dalam menanggulangi luapan air.
Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya, mengatakan bahwa sejak awal tahun, Kota Tapis Berseri telah dilanda tiga kali banjir besar, masing-masing pada 17 Januari, 21 Februari, dan 27 Februari 2025.
“Banjir pada 17 Januari disebabkan oleh hujan lebat yang bersamaan dengan pasang air laut. Sungai Kali Belau tidak mampu menahan debit air sehingga meluap ke pemukiman warga,” ujar Sukarma, Kamis (27/2/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan banjir tak semata disebabkan faktor alam. Menurutnya, pertumbuhan permukiman baru yang tak terkendali di bantaran sungai menjadi penyebab utama yang memperparah kondisi.
“Banyak pembangunan rumah yang melanggar aturan zonasi. Padahal, ada batasan jarak tertentu dari tepi sungai yang tidak boleh didirikan bangunan,” tegasnya.
Selain itu, kondisi drainase yang tidak memadai, tumpukan sampah, dan sedimentasi di sungai turut mempercepat terjadinya genangan. Sukarma juga menyebutkan bahwa sistem drainase kota belum terintegrasi dengan baik, sehingga air tidak mengalir lancar ke saluran pembuangan akhir.
Lebih lanjut, kerusakan daerah tangkapan air di wilayah hulu juga menjadi perhatian. Ia mencontohkan wilayah Register 19 di perbatasan Lampung Selatan dan Register 17 di perbatasan Pesawaran yang kini mengalami alih fungsi lahan secara masif.
“Rusaknya wilayah hulu akibat pemukiman liar mengurangi daya serap air. Tidak adanya pepohonan yang mampu menahan air di kawasan tersebut semakin meningkatkan risiko banjir di Bandar Lampung,” jelas Sukarma.
Pemkot Bandar Lampung kini tengah mengevaluasi tata ruang kota serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk penataan ulang wilayah rawan banjir. Langkah jangka panjang seperti rehabilitasi daerah resapan air, normalisasi sungai, hingga penertiban bangunan liar akan menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah kota.
Dengan upaya ini, Pemkot berharap dapat meminimalkan dampak banjir di masa mendatang dan meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana hidrometeorologi.***
