ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung kembali menegaskan posisinya sebagai pusat kekuatan pangan lokal berbasis singkong, dengan dikukuhkannya kepengurusan Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) Provinsi Lampung periode 2025–2030 oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Balai Keratun, Senin (19/5/2025).
Tak sekadar seremoni organisasi, pengukuhan ini menandai kebangkitan kembali kedaulatan pangan lokal yang dulu sempat membawa Lampung berjaya di peta nasional dan internasional melalui industri tapioka.
“Kita ingin Lampung kembali punya posisi tawar kuat lewat singkong. Ini bukan hanya soal tepung, tapi soal kedaulatan ekonomi rakyat dan keberlanjutan industri lokal yang berpihak pada petani dan pekerja,” tegas Gubernur Mirza dalam sambutannya.
Gubernur menyebut singkong sebagai komoditas strategis yang selama ini menopang ekonomi kerakyatan, dari petani hingga industri pengolahan. Berdasarkan data 2024, Lampung memproduksi 7,9 juta ton singkong, menyumbang 51% produksi nasional.
Dalam konteks sejarah, Lampung memiliki fondasi kuat dalam pengembangan industri singkong melalui program Itara (Industri Tapioka Rakyat) di era Gubernur Oemarsono. Program itu mendorong masyarakat untuk bertani singkong dan membangun industri lokal yang mampu berdikari.
Kini, Gubernur Mirza ingin menghidupkan kembali semangat Itara, bukan hanya sebagai nostalgia, tetapi sebagai strategi masa depan.
“Kalau dulu kita bisa berjaya dengan lada dan kopi, mengapa tidak dengan singkong hari ini? Tapi kuncinya adalah kolaborasi: pemerintah, petani, dan pengusaha harus jalan bersama,” tegasnya.
Tak hanya soal produksi, ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan singkong—dari tapioka, bioetanol, pakan ternak, hingga bahan baku kosmetik dan farmasi. Bahkan, Lampung telah menetapkan harga dasar ubi kayu melalui Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 untuk menjamin kepastian harga di tingkat petani.
Di sisi lain, Ketua PPTTI Lampung yang baru dilantik, Welly Soegiono, membawa visi memperkuat kemitraan inklusif antara pengusaha dan petani.
“Kami ingin memangkas rantai distribusi. Petani tidak perlu lewat tengkulak, bisa langsung ke pabrik. Itu akan menaikkan keuntungan mereka dan menurunkan biaya produksi perusahaan,” jelasnya.
Ia menyebut ada 39 perusahaan yang tergabung dalam PPTTI Lampung yang siap untuk menguatkan posisi Lampung dalam rantai industri pangan nasional.
Dukungan juga datang dari pemerintah pusat. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Deputi Kemenko Pangan, Kus Prisetiahadi, disebutkan bahwa pemerintah tengah mendorong singkong masuk kategori Lartas (Larangan Terbatas) untuk membatasi impor dan menjaga ekosistem dalam negeri.
“Lampung bukan hanya sentra produksi ubi kayu nasional, tapi juga pendorong utama pertumbuhan industri pangan non-beras di Indonesia,” ujarnya.
Dengan dukungan regulasi, teknologi, dan kemitraan yang berpihak pada petani, Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza ingin membawa industri tapioka tidak hanya sebagai kekuatan ekonomi, tapi juga sebagai identitas dan kedaulatan pangan lokal yang mampu bersaing di tengah tantangan global.***
