ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG -— Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima kunjungan pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Senin (2/6/2025). Pertemuan ini menjadi forum penting untuk membahas sejumlah persoalan krusial dalam sektor bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan wilayah Lampung, termasuk isu kesejahteraan buruh dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus TKBM dan APBMI menyampaikan keluhan mengenai ketimpangan yang terjadi dalam sektor bongkar muat, termasuk praktik perang tarif dan dugaan monopoli pasar oleh sejumlah perusahaan besar yang berdampak pada keberlangsungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.
Menanggapi hal itu, Gubernur Mirza menyatakan dukungan penuh terhadap penyelesaian persoalan yang disampaikan dan menegaskan akan mengambil langkah strategis bersama instansi terkait, termasuk pemerintah pusat melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
“Kami paham terkait permasalahan ini, dan nanti kita koordinasikan juga dengan pemerintah pusat dalam hal ini KSOP dan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, sehingga nantinya kita bisa pecahkan solusi terbaik bagi semua pihak,” ujar Gubernur Mirza.
Diketahui, perang tarif layanan bongkar muat yang terjadi di pelabuhan telah menekan harga layanan di bawah standar operasional minimal. Kondisi ini tidak hanya melemahkan daya saing perusahaan, tetapi juga menurunkan tingkat kesejahteraan para buruh bongkar muat. Monopoli pasar oleh perusahaan-perusahaan besar juga disinyalir memperparah ketidakseimbangan kompetisi.
Sebagai respons, Gubernur Mirza memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perhubungan, akan melakukan kajian mendalam terhadap kondisi tersebut guna menyusun langkah-langkah penyelesaian yang berkeadilan.
“Tetap kami akan berlandaskan aturan yang ada. Apabila aturannya jelas, maka akan kita tindak lanjuti dengan tegas, sehingga ke depannya kesejahteraan para buruh maupun kelangsungan usaha pengusaha bisa lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Koperasi TKBM Panjang, Agus Sujatma, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Gubernur menerima audiensi dan berharap dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur Mirza atas waktunya menerima kami. Harapan kami akan ada regulasi atau kebijakan yang menguntungkan semua pihak,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua APBMI Lampung, Gaganden, memaparkan kondisi sulit yang dialami sektor bongkar muat, khususnya di Pelabuhan Panjang. Menurutnya, dari 59 perusahaan bongkar muat yang terdaftar, hanya 29 yang masih beroperasi, dan dari jumlah itu, hanya 12 perusahaan yang rutin melakukan kegiatan bongkar muat.
“Jadi, besar harapan kami kepada Pak Gubernur untuk hadir dan membantu menyelesaikan permasalahan ini,” pungkas Gaganden.***
