ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG -– Pemerintah Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Command Center, Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (10/06/2025).
Dalam rakor tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, terkait relaksasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang kini kembali diperbolehkan diadakan di hotel.
“Pak Menteri telah memberikan arahan secara terbuka, bahwa Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajaran dipersilakan menyelenggarakan rapat dan pertemuan di hotel,” ujar Wamendagri.
Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan sejumlah pertimbangan penting. “Pertama, perhatikan urgensi dan substansi. Kalau tidak perlu, jangan dibuat seolah-olah perlu. Kedua, frekuensi kegiatan juga harus dibatasi sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Wamendagri berharap kebijakan ini dapat menggerakkan roda ekonomi di daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata, guna mengantisipasi dampak ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja.
“Yang utama adalah bagaimana roda ekonomi daerah kembali hidup dan ekosistem pariwisata bangkit,” ucapnya. Ia juga mengimbau agar kepala daerah menyesuaikan implementasi kebijakan ini berdasarkan kondisi masing-masing daerah.
Sementara itu, dalam paparannya terkait kondisi inflasi nasional, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa pada Mei 2025 Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37 persen, yang merupakan angka terendah dalam periode Mei 2021–2025.
“Inflasi tertinggi tercatat pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen, sedangkan Mei tahun ini kita alami deflasi,” ujarnya.
Menurutnya, komponen harga bergejolak masih menjadi faktor utama inflasi di bulan Mei 2025, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas seperti tomat, beras, dan timun, serta dari komponen inti seperti tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 5 Juni 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan bahwa 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi tetap stabil, dan 25 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 12 provinsi tersebut adalah beras dan daging ayam ras.
Dengan pemantauan yang terus dilakukan, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengantisipasi potensi lonjakan harga sekaligus menjaga kestabilan ekonomi di masing-masing wilayah.***
