ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mengokohkan pondasi pembangunan yang bersih dan akuntabel dengan menjalin kerja sama strategis bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, Selasa (24/6/2025) di Kantor Gubernur.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Pemprov untuk memperkuat penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, sekaligus mendorong akselerasi pencapaian visi nasional Indonesia Emas 2045 melalui implementasi Asta Cita di Provinsi Lampung.
“Kesepakatan ini bukan hanya MoU di atas kertas, tapi komitmen bersama untuk memperkuat integritas birokrasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional kita,” tegas Gubernur Mirza.
Dukung Peningkatan PAD dan Perlindungan Aset Daerah
Gubernur menekankan bahwa peran Kejati sangat strategis, khususnya dalam membantu penyelesaian piutang pajak dan retribusi, pendampingan dalam proses hukum, serta pengamanan aset milik Pemprov Lampung.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen vital pembiayaan pembangunan di daerah.
“Kita butuh sinergi konkret untuk memastikan setiap rupiah potensi PAD bisa dimaksimalkan demi kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujarnya.
Langkah Hukum Preventif dan Edukatif
Kerja sama ini juga menekankan pendekatan hukum yang lebih preventif dan edukatif. Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo menyampaikan bahwa Kejaksaan tidak hanya akan melakukan tindakan penegakan hukum, tetapi juga memberikan pendampingan secara intensif kepada perangkat daerah dalam mengelola pajak dan aset.
“Langkah awal kita akan bersifat preventif dan persuasif. Kita akan bantu mendata potensi pajak, mendampingi proses penagihan, dan menyusun strategi bersama Pemprov agar target PAD tercapai optimal,” jelas Kajati Danang.
Ia juga menambahkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha agar mereka memahami kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Bangun Birokrasi Bersih dan Efisien
Melalui kerja sama ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Gubernur Mirza menyebut sinergi ini sebagai bentuk nyata penyatuan kekuatan antara lembaga eksekutif dan aparat penegak hukum demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Kalau birokrasi kita efisien, keuangan daerah terkelola baik, maka pembangunan akan berjalan lebih cepat dan merata,” ujarnya.***
