ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Pembicaraan Tingkat II, Jumat (11/7/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.
Dalam rapat yang membahas laporan dan pengesahan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 serta RPJMD 2025–2029, Gubernur menyoroti pentingnya fokus pada pemerataan kesejahteraan dan percepatan pembangunan berbasis keadilan.
“Masih ada wilayah yang tertinggal dibanding daerah lainnya. Kesenjangan ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus pastikan pembangunan berjalan merata, menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh sektor industri besar, tetapi harus menyentuh ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung Provinsi Lampung. Untuk itu, pendekatan pembangunan lima tahun ke depan akan diarahkan pada penguatan sektor pertanian, industri pengolahan, serta transformasi digital di berbagai lini pelayanan publik.
“Transformasi digital menjadi kunci efisiensi pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Inovasi harus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan tata kelola birokrasi,” ujarnya.
Dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD 2025–2029 yang disahkan bersama DPRD, Gubernur menyebutkan bahwa perencanaan tersebut telah disusun dengan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk aspirasi lokal dan prioritas nasional. Dokumen ini juga menjadi fondasi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Rapat Paripurna juga menjadi momentum refleksi atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah selama tahun 2024. Gubernur menyatakan, evaluasi ini akan menjadi dasar pembenahan ke depan demi efektivitas belanja daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak hanya itu, Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung persiapan Lampung menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032. Menurutnya, hal ini akan menjadi pendorong percepatan pembangunan infrastruktur olahraga dan sarana pendukung lainnya, sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
“Lampung harus siap menyambut PON 2032. Ini bukan hanya tentang olahraga, tapi tentang kesiapan infrastruktur, perputaran ekonomi, dan citra daerah,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses pembangunan yang inklusif dan kolaboratif. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPRD akan menjadi inspirasi bagi rakyat untuk ikut berperan aktif dalam memajukan Lampung.***
