Pemerintah Gelar Bimtek KIM di Lampung, Dorong Transformasi Digital dan Penguatan Koperasi Desa

ALTUMNEWS.Com ,BANDAR LAMPUNG — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Balai Keratun, Lantai 3, pada Selasa (26/8/2025).

Kegiatan ini menyoroti peran strategis KIM sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam mendukung program prioritas nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih serta percepatan transformasi digital di tingkat desa.

Plt. Direktur Komunikasi Publik Komdigi, Marolli J. Indarto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keberadaan KIM di tengah masyarakat sebagai agen literasi dan penyampai informasi yang akurat dan mudah dipahami.

“KIM menjadi ujung tombak penyampaian informasi publik, agar program strategis pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih dapat dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi bagian dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa, mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Lebih lanjut, Marolli menekankan pentingnya peran KIM dalam era digital, di mana mereka diharapkan mampu menghasilkan konten edukatif, inspiratif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Peserta Bimtek juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi digital dengan nilai setara 6 GB sebagai pengakuan atas peningkatan kapasitas di bidang komunikasi publik digital.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan perlunya dukungan anggaran yang berkelanjutan bagi kegiatan KIM melalui mekanisme Dana Desa.

“KIM bisa menjadi motor penggerak publikasi berbagai program pemerintah, seperti koperasi, penurunan stunting, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Tapi untuk itu, perlu ada payung hukum agar kegiatan KIM dapat dibiayai secara konsisten,” jelas Ganjar.

Bimtek ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara KIM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan potensi desa. Salah satunya adalah dengan mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Acara ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kominfo kabupaten/kota, Dinas Koperasi dan UKM, media massa, serta anggota KIM baik secara daring maupun luring.***