ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG -— Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Oktober 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,23 persen (mtm), meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,16 persen (mtm). Meski demikian, angka ini masih lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 0,28 persen (mtm).
Capaian tersebut juga tercatat lebih tinggi dari rata-rata inflasi Oktober dalam tiga tahun terakhir di Provinsi Lampung yang hanya sebesar 0,01 persen (mtm). Sementara itu, secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Lampung pada Oktober 2025 mencapai 1,20 persen, naik tipis dibandingkan September 2025 sebesar 1,17 persen, namun tetap lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,86 persen.
Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam keterangan resmi yang diterima Altumnews.com, Selasa (4/11/2025).
Menurut Bimo, inflasi pada Oktober 2025 terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Beberapa komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi antara lain: Emas perhiasan (0,14%), Daging ayam ras (0,05%), Telur ayam ras (0,05%) dan Cabai merah (0,05%).
Kenaikan harga emas perhiasan terjadi seiring peningkatan harga emas dunia akibat tingginya ketidakpastian global dan faktor geopolitik. Sementara itu, harga daging ayam ras naik karena terbatasnya pasokan DOC (day old chicks) dan turunnya produktivitas akibat kondisi cuaca.
Kenaikan harga cabai merah dipicu oleh berkurangnya pasokan pasca berakhirnya masa panen di beberapa sentra produksi.
Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan, seperti: Bawang merah (-0,15%), Tomat (-0,03%), Cabai rawit (-0,04%), dan Gula pasir (-0,02%).
Penurunan harga bawang merah, tomat, dan cabai rawit disebabkan oleh masuknya masa panen di sejumlah daerah. Adapun harga gula pasir menurun karena stok lokal yang terjaga berkat perbaikan produksi tebu domestik.
Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Lampung akan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1 persen (yoy) sepanjang tahun 2025. Meski demikian, sejumlah risiko perlu diwaspadai, antara lain:
1. Inflasi inti (core inflation) akibat:
• Peningkatan permintaan agregat pasca kenaikan UMP sebesar 6,5% dan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026.
• Kenaikan harga emas dunia akibat tingginya ketidakpastian geopolitik dan kebijakan ekonomi AS.
2. Inflasi pangan bergejolak (volatile food) akibat:
• Potensi kenaikan harga beras setelah berakhirnya masa panen gadu dan masuknya musim tanam.
• Potensi kenaikan harga komoditas strategis menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
3. Inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) yang berpotensi naik seiring kenaikan harga minyak dunia akibat gangguan pasokan global di tengah tensi geopolitik Timur Tengah.
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi pengendalian harga melalui strategi 4K, yaitu:
1. Keterjangkauan Harga
• Operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan tepat sasaran.
• Monitoring harga dan pasokan, terutama untuk beras dan komoditas hortikultura.
2. Ketersediaan Pasokan
• Perluasan Toko Pengendalian Inflasi di wilayah IHK dan non-IHK.
• Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) untuk komoditas defisit.
• Koordinasi lintas OPD untuk mempercepat program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan, varietas unggul, bantuan alsintan, dan distribusi pupuk subsidi.
• Penguatan data pasokan untuk mendukung monitoring yang akurat.
3. Kelancaran Distribusi
• Memastikan ketersediaan moda transportasi barang dan manusia.
• Penambahan penerbangan Lampung–Jakarta, serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Yogyakarta.
• Perbaikan jalan kabupaten/kota dan jalur distribusi bahan pangan.
• Melanjutkan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar).
• Pemberian subsidi ongkos angkut (SOA) bersama OPD dan Bulog.
4. Komunikasi Efektif
• Rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota.
• Sinergi komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat.
• Penguatan sistem informasi neraca pangan dengan integrasi data terbaru.
• Pemanfaatan media digital dan videotron untuk menyampaikan informasi terkini terkait inflasi.
“Bank Indonesia bersama TPID Lampung berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi, kolaborasi, serta kebijakan pengendalian yang tepat dan terukur,” tutup Bimo.***
