ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada pengelolaan seluruh potensi ekonomi daerah dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027, yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Kamis (15/1/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa RKPD 2027 harus mulai mengarah pada target besar, yakni pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 5 persen. Target tersebut, menurutnya, tidak akan tercapai jika perencanaan pembangunan hanya bertumpu pada belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengungkapkan, total APBD Provinsi Lampung dan kabupaten/kota pada 2025 mencapai sekitar Rp32 triliun, sementara perputaran ekonomi Lampung dalam setahun mencapai sekitar Rp520 triliun. Artinya, APBD hanya mencakup sekitar 6 persen dari keseluruhan kapasitas ekonomi daerah.
“Kalau perencanaan kita hanya fokus membelanjakan APBD, berarti kita hanya mengatur enam persen ekonomi Lampung. Padahal tugas pemerintah bukan hanya membelanjakan, tapi mengatur agar seluruh potensi ekonomi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menyoroti struktur belanja APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih berperan dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mampu menahan kebocoran ekonomi keluar daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita masyarakat Lampung berada pada kisaran Rp4–5 juta per bulan, namun pengeluaran konsumsi rata-rata hanya sekitar Rp1,3 juta per bulan. Kondisi ini menunjukkan tingginya aliran dana keluar dari Lampung.
“Dari sekitar Rp528 triliun ekonomi Lampung, yang benar-benar beredar dan tersimpan di daerah tidak sampai 30 persen. Ini yang menyebabkan kemiskinan, lapangan kerja terbatas, dan daya beli lemah,” jelasnya.
Gubernur juga mengkritisi struktur ekonomi yang dinilai belum inklusif, terutama di daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi namun tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah. Ia mencontohkan sektor perkebunan besar yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi minim dampak langsung bagi masyarakat sekitar.
“Jangan bangga hanya karena PDRB tinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan masyarakat, itu kegagalan perencanaan,” katanya.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Dari sekitar Rp150 triliun kontribusi sektor primer Lampung, baru sekitar Rp30–40 triliun yang diolah menjadi produk bernilai tambah, sementara sisanya masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Ia mencontohkan kebijakan pelarangan pengiriman gabah keluar Lampung melalui peraturan gubernur yang mampu menahan potensi kebocoran ekonomi hingga Rp13 triliun per tahun.
“Kebijakan ini tidak menggunakan APBD, tetapi dampaknya nyata. Kredit perbankan tumbuh, Rice Milling Unit berkembang, dan ribuan lapangan kerja tercipta,” ujarnya.
Dalam penyusunan RKPD 2027, Gubernur meminta seluruh kepala daerah dan kepala Bappeda kabupaten/kota menyusun perencanaan berbasis tujuan (goal-oriented), bukan sekadar daftar proyek. Fokus utama diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan seluruh program pemerintah harus menyasar kelompok masyarakat Desil 1 hingga Desil 4, yang jumlahnya sekitar 880 ribu jiwa di Lampung, sebagai prioritas utama pengentasan kemiskinan.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan target menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen pada 2029. Seluruh program lintas sektor diminta berbasis data terpadu dan terintegrasi.
“Kalau Desil 1 sampai Desil 4 ini kita angkat, kemiskinan selesai. Tugas kita memastikan perencanaan benar-benar berpihak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Gubernur.
