ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin (24/2/2025). Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir tersebut diselenggarakan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, dengan fokus utama pada pengendalian inflasi menjelang Bulan Ramadhan 2025.
Dalam rakor tersebut, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjaga kestabilan harga, terutama di bulan Ramadhan yang biasanya disertai dengan lonjakan harga barang. “Pemerintah berharap agar pada Ramadhan tahun ini, kita bisa mengendalikan harga dan menghindari kenaikan harga yang signifikan,” tegas Tomsi.
Ia juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan kestabilan harga, tetapi juga ketersediaan pasokan pangan dan distribusi barang.
“Pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga pasokan barang kebutuhan pokok serta menjaga kestabilan harga agar masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.
Tomsi juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk rutin memantau harga di pasar dan segera mengambil tindakan bila terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali.
“Kita harus bisa memperkirakan dengan baik situasi di awal Ramadhan dan berupaya mengendalikan inflasi dengan langkah-langkah nyata,” imbuhnya.
M. Habibullah, Plh. Deputi Bidang Statistik dan Distribusi Jasa Badan Pusat Statistik, dalam kesempatan itu menyampaikan data historis yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di luar Pulau Sumatera dan Jawa mengalami inflasi tinggi selama bulan Ramadhan. Ia juga menyoroti lima komoditas yang menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Ramadhan 2024, yakni telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih.
“Komoditas-komoditas ini harus menjadi perhatian utama kita, untuk memantau dan mengontrol harga agar tidak terjadi lonjakan,” ujar Habibullah.
Dari sisi provinsi, pada Minggu Ketiga Februari 2025, terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), di antaranya Papua Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Kenaikan IPH ini didorong oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan beras.
Dalam rakor tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela didampingi oleh Unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta undangan terkait lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung pun berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengendalian inflasi demi kesejahteraan masyarakat, khususnya menjelang Bulan Ramadhan 2025.***
