ALTUMNEWS.Com, PESISIR BARAT -— Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat sinergi antarinstansi melalui berbagai inovasi kebijakan dan program guna menjaga stabilitas harga dan mendukung ketahanan ekonomi daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building TPID yang digelar di Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (23/7/2025). Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, SH, MKn, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab Dinas Perdagangan atau Pertanian semata, tetapi memerlukan dukungan lintas sektor — mulai dari infrastruktur, transportasi, komunikasi, hingga penguatan UMKM dan pasar rakyat. Kita harus membangun sistem pengendalian inflasi yang proaktif, adaptif, dan berbasis data,” tegas Irawan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam paparannya menjelaskan bahwa inflasi Provinsi Lampung pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,87% (yoy), didorong oleh komponen inti seperti emas perhiasan, volatile food seperti beras, cabai, dan bawang merah, serta administered price seperti tarif angkutan udara, angkutan dalam kota, dan bahan bakar.
Bimo juga menyoroti potensi ekonomi Kabupaten Pesisir Barat yang kuat di sektor pertanian, khususnya pada komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan kelapa sawit. “Komoditas ini berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Lampung,” ujarnya. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
Analis Statistik dari BPS Lampung Barat, Rika Nugraeni Hermawan, S.Tr.Stat, turut menekankan pentingnya dukungan OPD dalam menyediakan data perekonomian yang akurat dan terkini untuk mendukung program kerja TPID.
Sementara itu, mewakili Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Analis Kebijakan Ahli Muda, Antariksa Putra Negara, S.E., M.Ak., mengungkapkan bahwa saat ini telah tersedia kanal sinergi pelaporan TPID tingkat kabupaten/kota. Inovasi ini menjadi media untuk monitoring dan evaluasi kinerja TPID, termasuk di Kabupaten Pesisir Barat, dan telah mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai bagian dari sharing session, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Metro, Eni Purwati, S.T., memaparkan kesuksesan inovasi TPID Kota Metro melalui program Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan). Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam pengendalian harga di tingkat lokal dan telah membawa Kota Metro menjadi nominasi TPID terbaik untuk wilayah Sumatera pada tahun 2019, 2022, dan 2023.***
