ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis yang diambil untuk menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai dalam satu tahun kepemimpinannya.
Hal tersebut disampaikan saat Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza – Jihan yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).
Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan dan pemetaan anggaran yang ketat sejak sebelum pelantikan, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.
“Singkat cerita, dengan segala upaya, utang Rp600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten kita atur skema-skemanya, efisiensi Rp200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita dapat menambah jalan sebanyak Rp400 miliar,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menegaskan, fokus utama pemerintahannya adalah sektor konektivitas melalui perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, kualitas jalan provinsi harus menjadi kebanggaan masyarakat Lampung.
“Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Ke depan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya,” tegasnya.
Selain infrastruktur fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Gubernur Mirza telah menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.
“KPI-nya salah satunya adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan-layanan yang diberikan,” tambahnya.
Di akhir sambutan, Gubernur Mirza mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan menekankan pentingnya peran insan pers dalam mendukung pembangunan. Ia menilai pers memiliki kedudukan vital sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah.
“Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa menekankan bahwa publik, terutama mayoritas pemilih yang memberikan amanah kepada kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan, berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menyebut satu tahun pertama ini sebagai fase krusial dalam membangun pondasi pembangunan berkelanjutan.
“Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh para pemimpinnya. Pak Gubernur, ini baru peletakan pondasi, tapi saya lihat ini sudah terlihat arahnya. Memang belum maksimal, tapi paling tidak kami melihat ada upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berfungsi sebagai saluran humas pemerintah. Ia menegaskan independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami tetap membangun sinergi tapi tidak melemahkan daya kritis kami terhadap apa yang harus kami kritisi. Tetapi itu secara proporsional dan profesional. Saya ingatkan pada anak-anak IJP, silakan mengkritik tapi kita tidak nyinyir,” tegasnya.***
