ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmen serius Pemerintah Kota dalam menangani banjir yang selama ini menjadi persoalan utama di Bandar Lampung.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang berlangsung di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
FGD tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas lingkungan. Pemerintah Provinsi Lampung juga menunjukkan dukungan melalui perwakilan Kepala Bappeda dalam pembukaan acara.
Kolaborasi Jadi Kunci Atasi Banjir
Dalam forum itu, Eva Dwiana menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Semua yang ada di sini harus ikut terlibat dalam penanganannya,” ujar Eva.
Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Bandar Lampung menghadirkan tantangan tersendiri. Kota ini memiliki sedikitnya enam sungai besar dan sekitar 33 aliran sungai kecil yang melintasi wilayah perkotaan.
Namun, sejumlah aliran sungai mengalami penyempitan akibat bangunan liar yang berdiri di atasnya. Kondisi ini menghambat aliran air dan memicu banjir saat hujan deras.
“Banyak bangunan berdiri di atas aliran sungai, bahkan menutup saluran air. Ini membuat aliran tidak normal dan memicu banjir,” jelasnya.
Penertiban Bangunan Dilakukan Secara Humanis
Eva menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menertibkan bangunan di atas sungai, namun dengan pendekatan yang humanis. Ia ingin proses penanganan berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
“Kita harus manusiawi. Tapi kalau ini tidak kita tangani, Bandar Lampung bisa terus tenggelam saat hujan deras,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dalam menangani banjir dari hulu hingga hilir.
“Kalau kita diamkan, banjir akan terus berulang. Maka harus ada kerja bersama, dari hulu sampai hilir,” katanya.
Rumuskan Roadmap Berbasis Data dan Kajian Ilmiah
FGD ini menghadirkan akademisi, pakar lingkungan, praktisi tata kota, unsur Forkopimda, camat, lurah, hingga mahasiswa. Mereka bersama-sama merumuskan roadmap penanganan banjir secara komprehensif.
Pembahasan dalam forum mencakup normalisasi sungai, perbaikan drainase perkotaan, penguatan daerah resapan air, penataan ruang, hingga regulasi dan partisipasi masyarakat.
Melalui forum ini, para peserta juga menyepakati komitmen bersama untuk mendukung implementasi roadmap berbasis data dan kajian ilmiah, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
Harapan Bandar Lampung Bebas Banjir
Eva Dwiana mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi lingkungan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan roadmap tersebut.
Ia berharap forum ini mampu menghasilkan langkah konkret dan terintegrasi agar Bandar Lampung terbebas dari banjir di masa mendatang.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi banjir di Bandar Lampung. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.
Upaya kolaboratif ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem penanganan banjir yang berkelanjutan di Bandar Lampung, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat.***
