ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memantau dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH). Langkah ini bertujuan mengantisipasi fluktuasi harga komoditas pangan pokok di daerah.
Oleh karena itu, Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026 secara virtual. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni, menghadiri rakor tersebut. Ia mengikuti acara dari Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/6/2026).
Harga Cabai dan Bawang Memicu Kenaikan IPH
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri RI memimpin rakor. Mereka membahas kenaikan IPH pada minggu ketiga Juni 2026 di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan harga tiga komoditas utama. Harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi faktor penentu IPH nasional. Selain itu, harga beras medium dan premium juga merangkak naik. Kondisi ini menyita perhatian serius pemerintah.
Melihat kondisi ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta pemda memperkuat koordinasi dengan Bulog. Terutama, pemda wajib memberi perhatian pada wilayah yang menghadapi kenaikan harga beras. Selanjutnya, ia mendorong pemda mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah cepat ini penting untuk menstabilkan harga pasar.
“Daerah dengan kenaikan IPH tinggi harus segera menggalang koordinasi lintas wilayah melalui TPID. Bukan hanya itu, pemda juga harus memastikan program gerakan menanam cabai berjalan tepat sasaran,” tegas Tomsi Tohir.
Strategi Pemerintah Tekan Harga Pangan Nasional
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan mendorong perbaikan distribusi bawang putih. Fokus utama mereka berada di wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, kementerian mengalirkan pasokan langsung ke hub logistik Makassar dan Balikpapan. Cara ini efektif memangkas biaya distribusi.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerapkan sejumlah strategi stabilisasi pangan. Salah satunya, Bapanas mengintegrasikan peternak lokal ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para peternak ini bertindak sebagai pemasok utama telur dan daging ayam ras.
Mengenai pasokan beras, pemerintah terus mempercepat distribusi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Alhasil, hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah menyentuh angka 359.000 ton. Meskipun demikian, pemerintah juga gencar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. Dengan begitu, masyarakat dapat tetap menjangkau harga pangan dengan mudah.
Pemprov Lampung Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Sebagai respons cepat, Pemprov Lampung berkomitmen menyelaraskan kebijakan pusat dengan kondisi riil di daerah.
Oleh sebab itu, menjelang awal Juli nanti, Pemprov Lampung makin memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah taktis ini sangat krusial guna menjaga stabilitas harga pasar. Hal ini sekaligus memastikan ketersediaan pasokan komoditas yang sedang berfluktuasi di pasar lokal.***
