ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Yayasan Boemi dan Kita (BoemiKita) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia di Bandarlampung, Senin (22/6/2026).
Selain itu, pertemuan tersebut membahas reaktivasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R). Dengan demikian, pemerintah mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Fokus Kolaborasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Sementara itu, Pemprov Lampung menargetkan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Bahkan, program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi sirkular di daerah.
Selain itu, pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Di sisi lain, program ini juga membuka peluang ekonomi baru dari sektor pengelolaan sampah.
Peran BoemiKita dan GGGI dalam Ekosistem Hijau
Di sisi lain, BoemiKita berfokus pada edukasi lingkungan berbasis masyarakat. Selain itu, organisasi ini mendorong pemilahan sampah, daur ulang, serta peningkatan kesadaran publik.
Sementara itu, Global Green Growth Institute (GGGI) mendukung pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon. Dengan demikian, GGGI juga aktif mendampingi berbagai program keberlanjutan di Indonesia.
Skema Kolaborasi Multipihak
Kemudian, kolaborasi pengelolaan sampah ini melibatkan berbagai pihak. GGGI bertindak sebagai delivery partner, sedangkan Indonesia Investment Exchange (IIX) menjadi penasihat.
Selanjutnya, Bappenas berperan sebagai host agency. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Lampung bertindak sebagai regulator.
Selain itu, operator lokal menjalankan kegiatan di lapangan. Sementara itu, BoemiKita mendampingi operasional masyarakat secara langsung.
Target Waste to Energy 2029
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa persoalan sampah sudah sangat serius. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan solusi jangka panjang.
“Persoalan sampah di Lampung sangat besar dan mengkhawatirkan. Kami menargetkan waste to energy pada 2029,” kata Jihan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Dengan demikian, pemerintah membuka ruang investasi dan inovasi teknologi.
Reaktivasi TPS3R dan Perluasan Program
Lebih lanjut, Jihan menjelaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Namun demikian, pemerintah provinsi tetap dapat melakukan intervensi.
Salah satunya adalah reaktivasi TPS3R. Sebab, banyak fasilitas belum berjalan optimal karena kurang pendampingan.
Selain itu, Pemprov Lampung sebelumnya telah bekerja sama dengan Danantara. Program tersebut mencakup Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.
Ke depannya, program serupa akan diperluas ke 12 kabupaten/kota lain di Lampung. Dengan demikian, pemerataan pengelolaan sampah dapat tercapai.
Edukasi Masyarakat Jadi Kunci
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat. Sebab, persoalan sampah bermula dari sumbernya.
Selain itu, kurangnya pemahaman membuat banyak TPS3R tidak berfungsi optimal. Oleh karena itu, edukasi menjadi strategi utama pemerintah.
Akhirnya, Pemprov Lampung berharap kolaborasi BoemiKita dan GGGI dapat mempercepat transformasi pengelolaan sampah. Dengan demikian, Lampung dapat menjadi daerah bersih, hijau, dan berdaya saing melalui ekonomi sirkular.***
