ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Lampung mendapat sorotan DPRD Provinsi Lampung. DPRD meminta Pemprov Lampung memperketat pengawasan BBM subsidi.
Langkah itu bertujuan memastikan masyarakat yang berhak memperoleh BBM subsidi. DPRD juga ingin mencegah penyalahgunaan barcode dalam penyaluran BBM.
Anggota DPRD Lampung, Fauzan Sibron, menduga lemahnya pengawasan memicu antrean panjang. Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (7/10/2026).
DPRD Soroti Dugaan Penyalahgunaan Barcode
Fauzan mengungkap temuannya saat memantau kondisi di lapangan. Menurutnya, sejumlah pihak menggunakan beberapa barcode untuk satu kendaraan.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD Lampung mendorong Pemprov memperkuat koordinasi dengan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga.
Fauzan mengusulkan verifikasi ganda di setiap SPBU. Petugas perlu memindai barcode sekaligus mencocokkannya dengan STNK asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Menurut Fauzan, pemeriksaan tersebut membantu petugas memastikan identitas kendaraan. Ia juga menyebut mekanisme barcode menggunakan data STNK saat registrasi.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
DPRD Usul Satpol PP Awasi SPBU
Selain memeriksa barcode dan STNK, DPRD Lampung mendorong pengawasan tambahan di SPBU.
Fauzan mengusulkan petugas mengecek bagasi kendaraan yang mencurigakan. Ia juga meminta Pemprov menugaskan Satpol PP untuk menjaga ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ujarnya.
Fauzan menegaskan bahwa pengawasan tidak bertujuan membatasi masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memburu penyalahgunaan BBM subsidi.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
DPRD Dukung Tambahan Kuota BBM Subsidi
Di sisi lain, DPRD Lampung mendukung langkah Pemprov meminta tambahan kuota BBM subsidi kepada BPH Migas.
Namun, Fauzan meminta pemerintah memperketat pengawasan bersamaan dengan penambahan kuota. Ia juga mendorong aparat menindak setiap dugaan penyimpangan distribusi.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas. Apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia kembali menekankan pentingnya pengawasan. Menurutnya, tambahan pasokan tidak cukup jika oknum masih menyalahgunakan BBM subsidi.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Pemprov Lampung Cek Barcode dan Kendaraan
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga.
Dinas ESDM akan mengecek keabsahan kendaraan dan QR code saat masyarakat membeli BBM subsidi. Langkah itu bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran.
“Dinas ESDM akan melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan QR code. Tujuannya agar subsidi BBM tepat sasaran,” kata Budhi.
Selanjutnya, Pemprov Lampung akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Pemerintah ingin memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Dengan langkah tersebut, masyarakat yang berhak dapat memperoleh BBM subsidi sesuai ketentuan.***
