ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) menggelar Seminar Nasional Pembangunan Berkelanjutan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dekanat Fakultas Pertanian (FP) Unila.
Seminar tersebut mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Menuju Net Zero Emission Indonesia 2060”. Melalui forum ini, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan membahas berbagai strategi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, mereka mendalami tata kelola nilai ekonomi karbon, pengelolaan hutan lestari, serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Wakil Rektor Bidang Akademik Unila, Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., membuka seminar secara resmi. Ia hadir mewakili Rektor Universitas Lampung. Dalam sambutannya, Suripto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan akademisi dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama tersebut turut mendukung upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission pada 2060.
LPPM Unila Hadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
Seminar nasional ini menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Mahfudz, M.P., sebagai keynote speaker. Kehadirannya memperkuat pembahasan mengenai kebijakan kehutanan dan tata kelola nilai ekonomi karbon.
Selain itu, sejumlah pakar dari unsur pemerintah dan akademisi turut mengisi diskusi. Mereka meliputi Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan, Dr. Edi Sulistyo Heri Susetyo, S.Hut., M.Si., serta Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VI, Dr. Dudi Iskandar, S.E., M.H.
Guru Besar Fakultas Pertanian Unila, Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S., juga menyampaikan pandangannya. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Unila, Prof. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., memandu jalannya diskusi. Kolaborasi para narasumber tersebut mempertemukan perspektif kebijakan pemerintah dengan kajian akademik.
Seminar ini juga dihadiri sejumlah pejabat kehutanan di Provinsi Lampung. Di antaranya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung.
Selanjutnya, perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung turut mengikuti kegiatan tersebut. Hadir pula perwakilan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Balai Taman Nasional Way Kambas. Selain itu, para dekan, kepala lembaga, guru besar, dosen, dan mahasiswa Jurusan Kehutanan FP Unila turut meramaikan seminar.
Nilai Ekonomi Karbon Dukung Pembangunan Rendah Karbon
Dalam seminar ini, para peserta membahas Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon. Melalui instrumen tersebut, upaya perlindungan lingkungan memiliki nilai ekonomi yang dapat mendukung pembangunan rendah karbon.
Sektor kehutanan memiliki potensi besar dalam menyerap karbon. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, serta restorasi ekosistem. Selain menjaga kelestarian alam, langkah-langkah tersebut juga membantu meningkatkan dan mempertahankan cadangan karbon.
Namun, penerapan NEK membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Para pelaksana harus mengukur hasil secara akurat serta menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, pengawasan yang kuat membantu memastikan manfaat lingkungan tetap terjaga.
Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola NEK. Secara umum, mekanisme ini mencakup perdagangan emisi (emissions trading) dan pengimbangan emisi (offset emisi).
Dalam perdagangan emisi, pihak-pihak terkait memperjualbelikan unit kuota emisi sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini berkaitan dengan kewajiban atau batas emisi tertentu. Sementara itu, offset emisi melibatkan transaksi unit karbon yang berasal dari kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan penyerapan karbon.
Perdagangan Karbon Buka Peluang Pembiayaan Pelestarian Hutan
Dalam sektor kehutanan, perdagangan karbon menawarkan peluang untuk mendukung pembiayaan program lingkungan. Misalnya, skema ini berpotensi membantu pendanaan perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, dan restorasi ekosistem. Selain itu, pengelola dapat mengembangkan program untuk meningkatkan cadangan karbon.
Meski demikian, pelaku perdagangan karbon harus menjaga kredibilitas setiap unit karbon. Mereka perlu menerapkan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi secara akurat. Melalui proses tersebut, para pihak dapat membuktikan hasil pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon.
Verifikasi yang kredibel juga membantu mencegah penghitungan ganda atas manfaat karbon. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat mempertanggungjawabkan hasil program secara transparan. Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola perdagangan karbon.
Pada sisi lain, tata kelola yang kuat dapat membuka peluang investasi bagi perlindungan lingkungan. Karena itu, perdagangan karbon berpotensi mendukung pembangunan rendah karbon sekaligus membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission 2060.
Kolaborasi Perkuat Pengelolaan Hutan dan Daerah Aliran Sungai
Seminar ini juga menyoroti hubungan antara pengelolaan hutan lestari dan pelestarian daerah aliran sungai. Kedua aspek tersebut berperan penting dalam menjaga ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh sebab itu, pengelolaannya memerlukan koordinasi antarlembaga dan dukungan berbagai pihak.
Pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan perlu memperkuat kerja sama. Melalui kolaborasi tersebut, mereka dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif. Selain itu, kajian ilmiah dari perguruan tinggi dapat membantu para pengambil kebijakan menyusun strategi lingkungan yang tepat.
Melalui seminar nasional ini, LPPM Universitas Lampung mendorong penguatan sinergi lintas sektor. LPPM Unila juga memperluas ruang diskusi mengenai tata kelola nilai ekonomi karbon dan perdagangan karbon. Pada saat yang sama, forum ini menegaskan pentingnya pelestarian hutan serta pengelolaan DAS.
Pada akhirnya, seminar tersebut membuka ruang bagi peserta untuk bertukar pengetahuan dan gagasan. Hasil diskusi dapat memperkaya strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang konsisten, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission pada 2060.***
