ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat ekonomi syariah dan membentengi generasi muda dari krisis moral. Kolaborasi ulama dan pemerintah menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang berakhlak sekaligus mandiri secara ekonomi.
Pesan itu mengemuka saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Provinsi Lampung di Hotel Horison, Kamis (15/10/2026). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Firsada, membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung dalam acara tersebut.
Musda XI MUI Lampung 2026 mengusung tema “Meneguhkan Khidmat Utama, Memperkuat Ketahanan Umat, Membangun Lampung Berkeadaban”. Forum lima tahunan ini menjadi momentum bagi MUI untuk merumuskan arah organisasi dan program kerja ke depan.
Pemprov Lampung Ajak MUI Atasi Krisis Moral Generasi Muda
Gubernur Lampung menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan penguatan moral dan spiritual masyarakat. Menurutnya, pembangunan fisik saja tidak cukup untuk menyiapkan generasi masa depan.
“Pembangunan tanpa agama akan kehilangan arah, sementara agama tanpa pembangunan akan kehilangan daya. Keduanya harus berjalan berdampingan sejalan dengan semangat ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.
Gubernur juga menyoroti maraknya paham intoleran di media sosial, penyalahgunaan narkoba, dan degradasi moral generasi muda. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada penegakan hukum.
Pembinaan keimanan, penguatan akhlak, dan keteladanan tokoh agama perlu berjalan secara beriringan. Karena itu, pemerintah berharap para ulama terus menghadirkan dakwah yang menyejukkan dan membimbing masyarakat menghadapi tantangan zaman.
Lampung memiliki potensi demografi yang besar. Pada 2026, sebanyak 68,3 persen penduduknya berada dalam kelompok usia produktif. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada 2025 mencapai 73,98.
Potensi tersebut membutuhkan dukungan pendidikan karakter dan pembinaan spiritual. Dengan begitu, generasi muda dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
Ekonomi Syariah Jadi Prioritas Pemberdayaan Umat
Selain membina akhlak, Pemprov Lampung mendorong MUI memperkuat kemandirian ekonomi umat. Gubernur mengajak MUI memperluas literasi keuangan syariah dan mengembangkan usaha berbasis prinsip Islam.
Ia juga menyoroti risiko pinjaman daring ilegal dan investasi bodong. Edukasi keuangan yang memadai dapat membantu masyarakat mengenali penawaran berisiko dan mengambil keputusan ekonomi secara bijak.
Pemprov Lampung mengajak 1.008 ASN penyuluh agama Islam untuk memperluas edukasi tersebut hingga ke tingkat masyarakat.
“Umat yang kuat imannya harus kuat pula ekonominya. Saya mengajak MUI juga mengawal ekonomi syariah sebagai arus utama. Mulailah dari koperasi pesantren, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif,” tegas Gubernur.
Pemerintah berharap koperasi pesantren, zakat produktif, dan wakaf produktif mampu membuka peluang usaha baru. Program tersebut juga dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta memperluas manfaat dana sosial keagamaan.
225.582 Produk Lampung Kantongi Sertifikat Halal
Sertifikasi halal juga menjadi perhatian dalam Musda XI MUI Lampung 2026. Pemprov Lampung mendukung Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Lampung memiliki 492.986 UMKM. Sebanyak 99,5 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Sektor kuliner juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sehingga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan daya saing produk.
Sertifikat halal membantu pelaku usaha membangun kepercayaan konsumen. Dokumen ini juga dapat memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif.
Data hingga Juli 2026 mencatat 225.582 produk di Lampung telah mengantongi sertifikat halal.
Pemprov Lampung berkomitmen menggerakkan organisasi perangkat daerah dan merangkul bupati serta wali kota untuk memperluas fasilitasi sertifikasi halal. Pemerintah akan menggandeng LPPOM MUI dan pondok pesantren dalam upaya tersebut.
Pada pembukaan Musda XI, penyelenggara juga menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada belasan perwakilan pelaku usaha di Lampung. Momentum ini sekaligus memperkuat sosialisasi Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober 2026.
MUI Lampung Ingin Jadi Payung Besar Umat
Ketua MUI Provinsi Lampung, Prof. Moh. Mukri, menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, kerukunan antarkelompok menjadi modal penting bagi stabilitas daerah.
Ia mengajak seluruh organisasi Islam untuk saling menghormati dan menghindari sikap eksklusif. MUI, katanya, harus merangkul seluruh elemen umat tanpa membedakan latar belakang organisasi.
“Kita bukan hanya di situ ranah NU, hanya Muhammadiyah, hanya yang lain, bukan. Kita sama-sama, saling ‘nguwongke’, saling menghargai satu dengan yang lain,” ujar Mukri.
Ia menilai sikap saling menghormati turut menjaga keharmonisan di lingkungan MUI selama lima tahun terakhir.
“Kita jadi payung besar. Jadi payung besar bisa berteduh siapa saja,” tambahnya.
Mukri juga mengajak para ulama menerapkan moderasi beragama atau wasathiyah. Ia menilai sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dapat memperkuat persaudaraan dan mencegah polarisasi.
“Pendapat saya benar, tapi kemungkinan salah. Pendapat orang salah, tapi kemungkinan di sana ada kebenaran,” tuturnya.
Menurut Mukri, MUI harus menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Organisasi ini juga perlu menjadi teladan dalam membangun dialog dan menjaga kerukunan.
Sekjen MUI Pusat Tekankan Tiga Tugas Utama
Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Buya Amirsyah Tambunan, mengingatkan seluruh pengurus tentang tiga tugas utama organisasi. MUI harus melayani umat, melindungi umat, dan bermitra dengan pemerintah.
Ia menyebut ketiga fungsi tersebut sebagai khadimul ummah, himayatul ummah, dan shadiqul hukumah.
“Tiga tugas utama MUI yang secara konsisten kita jadikan sebagai khidmah bersama, yaitu sebagai pelayan umat, yaitu sebagai khadimul ummah, sekaligus juga pelindung umat kita dari segala bentuk pemahaman yang menyimpang,” ujar Amirsyah.
Ia mendorong MUI memperkuat kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, dan perguruan tinggi. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus menggerakkan pembinaan umat secara sistematis dan terukur.
Amirsyah juga mengajak MUI membangun kemitraan nyata dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kerja sama antara tokoh agama dan aparat penegak hukum dapat mendukung ketertiban sosial serta menjaga keamanan masyarakat.
Di tingkat internasional, ia menilai Indonesia memiliki modal penting untuk merawat kerukunan umat. Modal itu mencakup ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.
Ketiganya mencerminkan persaudaraan sesama Muslim, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Amirsyah mengingatkan pengurus MUI agar menjaga amanah serta menempatkan jabatan sebagai tanggung jawab moral.
Musda XI MUI Lampung Bahas Arah Organisasi Lima Tahun ke Depan
Musda XI merupakan forum permusyawaratan tertinggi MUI Provinsi Lampung yang berlangsung setiap lima tahun. Sebanyak 120 peserta menghadiri kegiatan ini.
Peserta mencakup Dewan Pertimbangan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI Provinsi, pengurus MUI kabupaten dan kota, serta perwakilan organisasi Islam. Perwakilan pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam juga mengikuti forum tersebut.
Pemprov Lampung berharap Musda XI menghasilkan kepengurusan yang amanah dan program kerja yang menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga mendorong MUI memperluas pembinaan moral, mengembangkan ekonomi syariah, dan memperkuat sertifikasi halal bagi UMKM.
Gubernur berharap MUI terus menjadi rumah bersama bagi umat Islam. MUI juga diharapkan mampu merawat persatuan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
Kolaborasi ulama dan umara perlu menghasilkan langkah nyata. Penguatan akhlak generasi muda, pemberdayaan ekonomi umat, dan penjagaan kerukunan menjadi agenda penting untuk mewujudkan Lampung yang maju, berkeadaban, dan sejahtera.
