oleh

Think Policy Bagikan Strategi Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik

ALTUMNEWS.Com, JAKARTA — Proses perumusan kebijakan publik di Indonesia secara umum masih belum disertai dengan partisipasi publik yang berarti yang kemudian berdampak pada kualitas kebijakan yang diambil. Melihat adanya kebutuhan yang tinggi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia, Think Policy, yang berawal pada 2019 sebagai komunitas informal di media sosial, kini terus bertransformasi menjadi platform kebijakan publik yang menyediakan akses ke ilmu pengetahuan kebijakan publik serta wadah kolaborasi pegiat kebijakan.

Di tengah partisipasi politik yang rendah, banyak masyarakat merasa tidak terwakili oleh wakil rakyat yang dipilihnya. Hal ini terlihat dari indikator Party-Identification (Party-ID), atau jumlah masyarakat Indonesia yang mengasosiasikan diri dengan partai politik di Indonesia yang masih berkisar di 9-11 persen1. Di sisi lain, ruang strategis bagi publik dan berbagai aktor komunitas/organisasi yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan kebijakan publik masih cukup terbatas.

Kombinasi antara kepuasan publik yang rendah dan terminologi rumit yang melekat dalam praktik kebijakan publik dapat mempersulit banyak orang untuk memiliki pemahaman yang memadai dalam mengkritik proses pembuatan dan keluaran kebijakan dengan baik. Situasi ini juga menghambat lebih banyak orang untuk memiliki peranan, berpartisipasi aktif sebagai subjek kebijakan.

Andhyta F. Utami CEO & Co-Founder Think Policy Indonesia menyampaikan “Tantangan ini menjadi fokus kami, Think Policy, untuk dijawab melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan, serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan. Di luar ekspektasi kami, di awal kehadiran Think Policy secara organik di media sosial, kami mendapat penerimaan luar biasa terutama generasi muda. Ini juga membuktikan bahwa ada keinginan besar dari masyarakat, khususnya orang muda, untuk berpartisipasi dalam berbagai isu-isu di kebijakan publik, namun selalu kebingungan karena keterbatasan akses dan wadah yang tepat dan relevan.”

BACA JUGA:  Dinsos Lampung Lakukan Monitoring dan Evaluasi 7 UPTD

Andhyta menambahkan bahwa dalam mendorong perubahan positif menuju pembuatan kebijakan publik berbasis bukti dan empati di Indonesia, Think Policy Indonesia fokus pada tiga strategi intervensi
1. Community – Membuka ruang bersuara dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik. Melalui beragam klaster isu, komunitas Think Policy dapat berbagi informasi, diskusi terbuka, berjejaring, dan mencari solusi ruang informal terhadap isu kebijakan publik. (Contoh: Ruang Tengah, Policy Talk, Policy Fest, Diskusi Tematik, Blog, dll)
2. Academy – Memerdekakan pengetahuan analitis dan strategis tentang kebijakan publik bagi kaum profesional sektor publik, swasta, dan sipil. Menggunakan pendekatan kurikulum generalis-spesialis dan program pembelajaran yang didesain secara komprehensif sekaligus relevan untuk menanggapi tantangan kebijakan publik dalam konteks Indonesia (Contoh: Bootcamp, Workshop, Catalyst Camp, Online Academy, Handbook)
3. Insight – Menyediakan analisis praktis dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi pembuat kebijakan. Analisis disediakan secara mendalam serta relevan, serta melalui proses peer-review ahli dan standar editorial profesional (Contoh: InBrief Newsletter, Ad hoc policy briefs)

“Dengan SDM profesional serta organisasi yang telah kami kembangkan seiring waktu, Think Policy Indonesia telah membangun komunitas yang terdiri atas lebih dari 500 profesional muda reformis yang menjalin kolaborasi sebagai alumni di lima pulau besar se-Indonesia, per Agustus 2021 serta hampir 30 ribu komunitas daring yang dapat mengakses konten edukasi kebijakan publik secara online. Melalui kurikulum dan program komprehensif, Kami menarik inspirasi dari berbagai disiplin untuk membangun hard dan soft skills peserta dalam memahami permasalahan sekaligus mengembangkan solusi kebijakan publik.” tambah Andhyta.

Untuk memfasilitasi wadah kolaborasi pegiat kebijakan lebih luas, Think Policy Indonesia menyelenggarakan Policy Fest 2021 pada 11-12 Desember 2021 sebagai ruang strategis untuk mendorong kapasitas dan partisipasi publik dalam kebijakan publik. Mengusung visi “Breaking the Boundaries of Indonesian Public Policy”, kegiatan Policy Fest 2021 bertujuan menjembatani kolaborasi lintas sektor untuk menembus batasan serta tantangan terkait praktik kebijakan publik di Indonesia.

BACA JUGA:  DKP Pastikan Jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 Bahan Pangan di Lampung Aman Dikomsumsi

Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013 – 2014 dan Patron Think Policy menjelaskan bahwa masalah dunia kita makin kompleks, tidak mungkin pembuat kebijakan sendirian yang kita harapkan memikirkannya.

Tak hanya partisipasi publik, kebijakan publik pun harus disusun dengan berbasis pada data dan bukti (evidence) yang dikumpulkan oleh seluruh pihak untuk memastikan kebijakan tersebut akurat, tepat, dan menjawab pokok masalahnya.

“Saya berharap kepada Think Policy Indonesia melalui berbagai kegiatannya, seperti Policy Fest, agar terus konsisten menjadi wadah edukasi bagi publik dan menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi publik dalam proses kebijakan publik,” terang dia.

“Kami percaya bahwa sekat antarsektor adalah salah satu permasalahan mendasar dalam dunia kebijakan publik di Indonesia. Karenanya, Think Policy secara proaktif terus membangun dan menjaga kerjasama yang telah terjalin dengan berbagai badan pemerintahan dalam edukasi kebijakan publik, termasuk koneksi ke partai politik sebagai wadah kaderisasi dan aspirasi langsung di dalam proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia.”

“Selama dua hari dalam Policy Fest, kami berharap dari 1.000 orang yang akan bergabung, tak hanya mendapat berbagai topik mengenai proses pembuatan kebijakan publik, tetapi juga dapat terhubung dengan berbagai aktivis kebijakan, pembuat Kebijakan, dan profesional muda yang berminat pada bidang kebijakan publik,” harap CEO & Co-Founder Think Policy Indonesia.***

Editor : Robertus Bejo

Komentar

News Feed