ALTUMNEWS.Com, PESAWARAN -— Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan partisipatif berbasis desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Way Khilau yang digelar di Balai Desa Kota Jawa, Selasa (18/2).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah desa untuk menyuarakan aspirasi warganya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2026. Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona hadir langsung dalam forum tersebut, menandakan pentingnya peran desa dalam proses perencanaan pembangunan.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin, tapi momen krusial untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional,” ujar Bupati Dendi.
Ia menekankan, pemerintah desa adalah garda terdepan dalam menyerap aspirasi warga. Oleh karena itu, kepala desa harus aktif dan cermat dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Musrenbang ini juga menjadi ruang demokratis di mana kepala desa dan perangkatnya berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Camat Way Khilau, M. Nazamroni, menegaskan bahwa usulan dari desa akan terus diperjuangkan agar skala pembangunan kecamatan meningkat setiap tahunnya.
“Kami berharap program-program prioritas bisa terwujud, terutama yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” kata Nazamroni.
Tak hanya membahas rencana kerja, kegiatan ini juga menjadi ajang nyata pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan kepada penghulu, guru ngaji, marbot, penjaga makam, serta perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP. Pemkab juga menyerahkan pagu alokasi kegiatan fisik dan non-fisik tahun 2025 untuk Kecamatan Way Khilau.
Langkah ini menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak berjalan secara top-down, melainkan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak hingga ke level desa. Dengan mengedepankan transparansi dan dialog terbuka, Pemkab Pesawaran terus mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.***
