ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menetapkan arah pembangunan jangka menengah dengan menekankan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM. Fokus tersebut ditegaskan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 yang digelar pada Senin, 24 Maret 2025.
“Fokus RPJMD kita di semua lini, mulai dari pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga UMKM. Khusus UMKM dan industri, ini kita targetkan menjadi penopang PAD luar biasa ke depan,” ujar Eva.
Menurutnya, Pemkot kini tengah mengembangkan Sentral UMKM Sukaraja di Telukbetung Selatan, yang dirancang tidak hanya sebagai pusat usaha mikro, tetapi juga kawasan wisata baru. Gerbang kawasan telah dibangun, dan ke depan akan dilengkapi fasilitas lengkap untuk UMKM.
“Sentral UMKM di Telukbetung itu nantinya akan terintegrasi dengan sektor wisata. Namun memang, karena sebagian tanahnya milik masyarakat, kita masih dalam proses identifikasi dan pendekatan,” ungkap Eva.
Wali Kota menambahkan, program pinjaman modal tanpa bunga, bantuan alat produksi seperti penggiling kopi dan peralatan kue, serta pelatihan keterampilan menjadi andalan dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat.
“UMKM ini erat kaitannya dengan penurunan pengangguran. Maka kita mulai dari pendidikan. Anak-anak SMA, SMK, bahkan kuliah kita bantu dengan beasiswa,” katanya.
Eva menyebut Pemkot telah menyediakan 5.000 kuota beasiswa untuk SMA/SMK dan 2.000 untuk perguruan tinggi negeri, yang akan diperluas menjadi 10.000 kuota pada tahun depan. Kebijakan ini didukung dengan kewajiban perusahaan di Bandar Lampung untuk memprioritaskan 10% tenaga kerja dari warga lokal.
“Kita sudah turun ke lapangan, dan perusahaan-perusahaan sudah mulai menerima 10% dari tenaga kerja lokal. Ini sudah menunjukkan hasil yang baik,” ucap Eva optimistis.
Dalam sektor infrastruktur, Pemkot menargetkan pembangunan embung baru di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Pesawaran untuk membantu pengendalian banjir di Kota Bandar Lampung. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya terpadu mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi akibat curah hujan tinggi dan alih fungsi lahan.
“Kita juga dorong normalisasi sungai, tapi tidak bisa hanya Pemkot. Itu juga tanggung jawab Balai. Satgas kita masih terus keliling menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas sungai,” tegasnya.
Eva menegaskan bahwa penertiban tersebut akan diikuti dengan penataan ulang oleh Pemkot, agar masyarakat terdampak tetap mendapat solusi tanpa menimbulkan konflik sosial.
“Begitu ditertibkan, langsung kita rapikan. Bisa oleh warga, atau oleh kami. Yang penting tertib dan rapi, supaya tidak jadi sumber banjir lagi,” tutupnya.
Dengan arah pembangunan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, Pemkot Bandar Lampung berharap RPJMD 2025–2029 dapat menciptakan kota yang lebih tangguh, sejahtera, dan berdaya saing.***
