ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG -– Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dan dukungan terhadap umat beragama melalui pemberian Dana Olah Atei kepada seluruh calon jamaah haji Provinsi Lampung tahun 1446H/2025M. Bantuan sebesar Rp1.000.000 per orang ini diberikan kepada 7.050 jamaah sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat yang menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Tak sekadar bantuan finansial, Dana Olah Atei dimaknai sebagai bentuk empati dan ketulusan dari pemerintah daerah, sebuah pendekatan spiritual yang memperkuat ikatan antara negara dan rakyat dalam konteks ibadah.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela kepada enam jamaah dalam acara pelepasan Kloter Pertama di Asrama Haji Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat (2/5). Gubernur Mirza menekankan bahwa ibadah haji adalah ibadah kolektif yang membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk negara sebagai fasilitator.
“Pemerintah tidak bisa lepas tangan. Kami hadir, bukan sekadar secara administratif, tetapi dengan hati, agar perjalanan spiritual Bapak dan Ibu menjadi lebih ringan dan penuh makna,” ujar Gubernur.
Lebih dari sekadar pelepasan jamaah, kegiatan ini mencerminkan wajah humanis birokrasi, di mana peran pemerintah tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat moral dan spiritual. Gubernur pun menyebut para jamaah sebagai “Duta Haji Provinsi Lampung” yang membawa nama baik daerah di kancah global.
Gubernur juga meminta doa dari para jamaah untuk kemajuan pembangunan Lampung dan kesejahteraan rakyatnya. “Doa para tamu Allah SWT adalah doa yang mustajab. Bantu kami dengan doa agar kami bisa membangun Lampung lebih baik, menuju Indonesia Emas 2045,” pintanya.
Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Kemenag Lampung, H. Erwinto, merinci bahwa total jamaah haji Lampung tahun ini mencapai 7.050 orang, termasuk 1.141 dari kategori cadangan. Usia jamaah juga mencatat kontras menarik: tertua 107 tahun, termuda 18 tahun—sebuah bukti inklusivitas pelaksanaan ibadah haji di Lampung.
Kehadiran pemerintah daerah dalam seluruh rangkaian ibadah haji ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan cerminan nyata bahwa negara tidak abai dalam urusan spiritual warganya.***
