Wamendagri Akhmad Wiyagus sidak Pemkot Bandar Lampung untuk memastikan penerapan WFH ASN berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (10/4). Ia memantau pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN, khususnya sistem work from home (WFH).
Wamendagri datang bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Ia menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800 tentang perubahan budaya kerja ASN di daerah.
Penerapan WFH dan WFO untuk Efisiensi
Akhmad Wiyagus meminta kepala daerah menerapkan sistem kerja kombinasi WFO dan WFH. Ia menilai pola ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ASN.
“Saya datang untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan ini,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kesiapan Pemkot Bandar Lampung dalam menjaga layanan publik tetap optimal.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal
Wiyagus menegaskan layanan di Mal Pelayanan Publik tetap berjalan normal. Seluruh loket tetap beroperasi tanpa pengurangan layanan.
“Masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.
Ia memastikan sektor vital seperti kesehatan, pemadam kebakaran, dan layanan darurat tetap berjalan penuh tanpa gangguan.
Dorong Transformasi Birokrasi dan Digitalisasi
Wiyagus menilai kebijakan WFA menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi. Pemerintah perlu mempercepat efisiensi kerja ASN dan digitalisasi layanan melalui SPBE.
“Ini tidak bisa kita hindari, harus kita percepat,” katanya.
Ia menambahkan evaluasi berkala akan terus dilakukan, termasuk untuk efisiensi penggunaan listrik, air, dan kendaraan dinas.
Bandar Lampung Siap Jadi Percontohan
Wiyagus menyebut Bandar Lampung berpotensi menjadi daerah percontohan sistem kerja fleksibel.
Sementara itu, Wali Kota Eva Dwiana menyebut sidak ini menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya.
“Kami akan terus meningkatkan kinerja ASN,” ujarnya.
Saat ini, Pemkot menerapkan WFH sebesar 20 persen. Eva menargetkan angka itu naik menjadi 50 persen setelah evaluasi pekan depan.***
