Gubernur Soroti Sistem Pendidikan Lampung yang Terpecah: Ancaman Serius Jelang Bonus Demografi

ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan peringatan keras terhadap kondisi sistem pendidikan di Lampung yang dinilainya masih terpecah dan tidak memiliki arah pembangunan jangka panjang. Di tengah peluang besar bonus demografi yang diprediksi terjadi sebelum 2028, ia menilai bahwa pendidikan Lampung belum siap menyongsong tantangan tersebut.

“Pendidikan kita belum terintegrasi. Dari SD sampai perguruan tinggi berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada visi bersama yang jelas,” ujar Gubernur Mirza saat membuka acara Halal Bihalal dan Rapat Kerja Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah Lampung di GSG Umitra, Rabu (21/5/2025).

Menurutnya, fragmentasi sistem pendidikan menjadi akar dari berbagai persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Lampung. Hal ini terlihat dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih tertinggal: peringkat terakhir se-Sumatera dan ke-20 secara nasional.

“Kalau sistem pendidikan kita masih jalan sendiri-sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi dunia global?” ucap Mirza.

Ia menyoroti pula rendahnya partisipasi pendidikan lanjutan. Hanya sekitar 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan hanya 21–22 persen lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Mirza menilai angka ini terlalu kecil untuk mendukung pertumbuhan kualitas SDM di tengah bonus demografi.

“Bonus demografi itu hanya akan menjadi angka jika tidak dibarengi dengan reformasi serius dalam pendidikan. Kita butuh sistem yang menyeluruh, berjenjang, dan punya arah,” tegasnya.

Mirza menilai pendekatan lama yang hanya mengejar kelulusan tanpa kompetensi harus segera ditinggalkan. Ia mendorong sekolah dan kampus untuk memperketat standar kelulusan dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja.

“Kita masih bermental ‘yang penting lulus’. Padahal industri tidak butuh ijazah, mereka butuh orang yang bisa kerja,” ujarnya.

Sebagai solusi, Gubernur mengajak seluruh lembaga pendidikan swasta dan negeri di Lampung untuk merumuskan kembali peta jalan pendidikan daerah yang integratif dan berorientasi masa depan. Ia menyatakan siap membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan semua pihak demi menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat dan adaptif.

“Kalau kita tidak bersatu hari ini, maka kita akan kehilangan generasi emas kita di 2045,” pungkasnya.***