ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (13/8).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan perhatian, masukan, serta tanggapan terhadap rancangan perubahan APBD tersebut. Ia menilai, pemandangan umum fraksi merupakan wujud nyata kemitraan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
“Kesepakatan bersama tentang perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2025 telah dicapai pada 8 Agustus 2025. Kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Gubernur.
Ia menekankan pentingnya kerja keras, inovasi, serta optimalisasi pendapatan daerah sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen untuk menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor, baik pajak maupun nonpajak, agar pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berkesinambungan.
Gubernur Mirza juga mengajak seluruh pihak, khususnya DPRD dan masyarakat, untuk terus mendukung proses pembahasan perubahan APBD 2025 agar dapat disepakati tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat. Inilah pondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.
Rapat paripurna akan berlanjut dengan agenda pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD guna memperdalam materi terkait perubahan APBD 2025.***
