ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung yang digelar di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Bank Lampung, Bandarlampung, Senin (12/01/2026).
Dalam rakor tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa kinerja Bank Lampung ke depan tidak boleh hanya diukur dari laba dan neraca keuangan semata, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
“Laba Bank Lampung sudah sangat baik. Namun pada 2026 kita harus melompat. Bank Lampung tidak boleh hanya bagus di neraca, tetapi harus besar manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Gubernur menekankan posisi strategis Bank Lampung sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian. Dengan perputaran dana pemerintah daerah yang mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun, Bank Lampung dinilai memiliki peran krusial untuk memastikan perputaran dana tersebut tetap berada di Lampung dan memberikan dampak langsung bagi ekonomi lokal.
“Jika dana ini disimpan di bank lain, uang Lampung bisa mengalir ke luar daerah. Namun jika dikelola oleh Bank Lampung, perputaran dan dampaknya akan kembali ke Lampung,” ujarnya.
Berdasarkan kinerja tahun 2025, Gubernur menilai Bank Lampung berada dalam kondisi sehat dengan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan laba yang signifikan. Laba bank bahkan tercatat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang sangat tinggi. Meski demikian, ia menyoroti komposisi kredit yang masih didominasi kredit konsumtif serta perlambatan kredit mikro yang dinilai belum sejalan dengan agenda penguatan ekonomi riil daerah.
Untuk itu, Gubernur menegaskan bahwa fokus Bank Lampung pada 2026 harus diarahkan pada penguatan sektor riil dan penyaluran kredit produktif, khususnya di desa. Menurutnya, desa merupakan tulang punggung perekonomian Lampung, dengan sektor pertanian, UMKM, KUR mikro, konstruksi, hingga industri sebagai prioritas pembiayaan.
Selain aspek pembiayaan, Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, efektivitas pemasaran, serta optimalisasi peran kepala cabang. Ia meminta agar diterapkan target kinerja yang jelas dan berbasis potensi ekonomi wilayah, disertai dengan sistem reward and punishment yang tegas.
Menutup arahannya, Gubernur berharap Bank Lampung mampu menjadi pionir pembangunan ekonomi daerah pada 2026, dari desa hingga kota, serta dari pengelolaan APBD hingga penguatan sektor industri.
“Bank Lampung harus hadir sebagai motor penggerak ekonomi Lampung, bukan hanya sebagai bank yang untung, tetapi bank yang berdampak,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi fondasi transformasi Bank Lampung melalui perubahan visi menjadi “Bank Unggul Pilihan Utama Masyarakat”. Transformasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan tim percepatan bisnis, layanan, budaya, dan struktur organisasi, serta penerapan nilai budaya kerja SIPIL (Sinergi, Integritas, Profesional, Inovatif, Loyal).
Transformasi tersebut menjadi pijakan bagi akselerasi kinerja Bank Lampung pada 2026, bertepatan dengan usia Bank Lampung yang ke-60. “Tahun 2026 kami nyatakan siap go, siap gas, dengan pondasi yang telah kami bangun sepanjang 2025,” ujarnya.
Dari sisi kinerja, Indra Merviana melaporkan laba bersih Bank Lampung tahun 2025 mencapai lebih dari Rp200 miliar, tertinggi sepanjang sejarah, dengan fee based income layanan digital sebesar Rp38 miliar. Namun, penyaluran kredit belum sepenuhnya mencapai target, terutama akibat keterlambatan realisasi pinjaman daerah.
Ke depan, Bank Lampung akan menggeser fokus bisnis dari kredit konsumtif aparatur sipil negara (ASN) ke kredit produktif dan komersial, khususnya bagi UMKM. “Kami tidak ingin lagi terlalu bergantung pada kredit konsumtif. Arah kami jelas, memperkuat UMKM dan sektor produktif agar sejalan dengan pembangunan daerah,” tegasnya.
Untuk tahun 2026, Bank Lampung menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 8,5 persen, dana pihak ketiga 7,69 persen, serta laba sebesar 9,43 persen atau sekitar Rp225 miliar. Fokus pembiayaan diarahkan pada sektor pertanian, ketahanan pangan, kehutanan sosial, konstruksi, serta digitalisasi layanan. Sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim juga akan dimaksimalkan, termasuk dalam penguatan SDM, likuiditas, teknologi informasi, dan keamanan siber.
Sebagai tindak lanjut Rakor tersebut, Gubernur meminta Bank Lampung menyiapkan peta jalan penyaluran kredit produktif yang selaras dengan program prioritas pemerintah daerah, memperkuat digitalisasi layanan hingga ke desa, serta memastikan kinerja Bank Lampung tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.
Rakor ini turut dihadiri Komisaris Utama Bank Lampung M. Firsada, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta seluruh jajaran Vice President, Kepala Cabang, dan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Lampung.***
