ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Fakultas Hukum Universitas Lampung menggelar visitasi pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan pada Jumat, 27 Februari 2026, di ruang rapat Dekanat Gedung C lantai dua kampus setempat.
Kegiatan ini merupakan tahapan penting untuk memantau kesiapan pembukaan program studi baru tersebut. Visitasi dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI Dr. Widodo, S.H., M.H., Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., serta jajaran pimpinan universitas dan perwakilan Kementerian Hukum RI.
Turut hadir Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., Direktur Perdata Direktorat Kemenkum RI Henry Sulaiman, S.H., M.E., Direktur Badan Usaha Direktorat Kemenkum RI Dr. Andi Taletting Langi, S.H., S.IP., M.Si., M.Phil., Ketua Senat Unila Prof. Dr. Her Pratiwi, M.Pd., serta Ketua Senat FH Unila sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Dekan FH Unila dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Direktur Jenderal dalam rangka visitasi kesiapan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan. Ia menjelaskan, program tersebut telah dirintis sejak 2008, sempat bergabung dengan Universitas Diponegoro hingga 2015, dan kini menjadi upaya ketiga pendirian secara mandiri.
Menurutnya, pendirian program ini didorong tingginya minat alumni serta kebutuhan akan pendidikan kenotariatan yang lebih spesifik di tengah meningkatnya aktivitas bisnis dan tuntutan kepastian hukum.
“Program Studi Magister Kenotariatan ini sudah lama kami persiapkan dan sangat dibutuhkan. Banyak alumni menanyakan keberlanjutan program ini, sementara tenaga pengajar dan berbagai masukan juga telah kami siapkan. Kami berharap program ini dapat segera terwujud dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rektor Unila menambahkan, pembukaan program ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika. Ia menegaskan, meningkatnya jumlah lulusan mendorong kebutuhan pendidikan lanjutan, sehingga program yang telah dinantikan sejak 2008 tersebut diharapkan dapat segera dibuka.
“Program Studi Magister Kenotariatan ini sangat dinantikan, tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun ini kami berupaya mewujudkan pembukaannya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI menyampaikan bahwa visitasi dilakukan untuk meninjau kesiapan pembukaan program sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, termasuk penguatan notaris berbasis teknologi informasi serta layanan yang lebih akuntabel.
“Kami berharap sinergitas antarperguruan tinggi dapat menjadi faktor kunci agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadapi berbagai hambatan profesi notaris di lapangan,” ungkapnya.
Target pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan direncanakan pada tahun ini, bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru hingga akhir Juli 2026. Seluruh persiapan disebut telah dilakukan, mulai dari sarana dan prasarana, tenaga pendidik, hingga penetapan besaran UKT.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufiqur Rakhman, S.Sos., S.H., M.Si., Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Lampung Beni Daryono, S.H., M.E., Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dr. Laila Yunora, S.H., M.H., serta jajaran pimpinan dan tenaga kependidikan di lingkungan FH Unila.***
