ALTUMNEWS.Com, LAMPUNG UTARA — Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, serta pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.
Hal tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 di Gedung Pusiban Agung Kotabumi, Kamis (26/3/2026).
Dalam sambutannya, Mirza menegaskan bahwa ketiga sektor tersebut menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita satukan komitmen untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai mesin pertumbuhan utama pembangunan daerah, melalui penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Saya yakin Lampung Utara akan semakin membuktikan dirinya sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan sejahtera,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM merupakan fondasi utama pembangunan. Lampung Utara memiliki potensi besar di berbagai komoditas seperti ubi kayu, jagung, padi, kedelai, kopi, karet, dan pisang yang perlu dikelola secara optimal.
“Kita membutuhkan SDM yang terampil dan produktif agar mampu mengelola potensi tersebut dan meningkatkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada anak yang putus sekolah serta meningkatkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas, karena dari situlah lahir SDM unggul yang mampu bersaing dan menjawab kebutuhan pembangunan,” tegasnya.
Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mencapai 73,98 atau masuk kategori tinggi, sementara IPM Lampung Utara berada di angka 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen.
Selain SDM, Mirza juga menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.
“Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi para petani,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan membuka akses pasar. Pada 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 79,79 persen, sementara jalan kabupaten di Lampung Utara sebesar 46,67 persen.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp1,98 miliar untuk penanganan jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 5,39 kilometer, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan satu jembatan.
Dalam mendukung pembangunan desa, Pemprov Lampung juga menghadirkan Program Desaku Maju yang bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini mencakup penyediaan pupuk organik cair (POC), mesin pengering (dryer), serta pelatihan vokasi.
Mirza menyebut Desa Wonomarto di Lampung Utara menjadi salah satu contoh keberhasilan program tersebut dengan peningkatan produksi pertanian hingga 30 persen pada komoditas padi, jagung, dan singkong.
Program ini juga terintegrasi dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana desa didorong menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Provinsi Lampung tercatat turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara di Lampung Utara, angka kemiskinan pada 2025 berada di 15,78 persen, turun 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun kita harus terus bekerja keras agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih signifikan,” kata Mirza.
Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada 2027 agar lebih efektif, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Di akhir sambutannya, Mirza juga mengingatkan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
“Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kinerja dan kepercayaan publik yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tahapan harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan taat pada peraturan,” pungkasnya.***
