ALTUMNEWS.Com, LAMPUNG SELATAN — Pemerintah pusat menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah prioritas dalam program pembangunan rumah rakyat tahun 2026. Sebanyak 10 ribu rumah disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Lampung.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait hadir langsung bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam agenda tersebut.
Selain itu, kegiatan ini melibatkan Kementerian PKP RI, Kemendagri, BPS RI, BTN, BP Tapera, PNM, SMF, serta pemerintah daerah.
Lampung Butuh Rumah Layak Huni
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan kebutuhan rumah layak huni di Lampung masih sangat tinggi.
Menurutnya, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan keluarga.
“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan,” ujar Gubernur Mirza.
Selain itu, ia menilai rumah layak huni mampu meningkatkan kesehatan keluarga, produktivitas masyarakat, dan stabilitas sosial.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas dukungan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat kecil.
Bantuan Rumah Lampung Naik Hampir Lima Kali Lipat
Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa tahun lalu Lampung menerima sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah.
Namun demikian, tahun ini pemerintah pusat meningkatkan jumlah bantuan menjadi 10 ribu rumah.
“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar,” katanya.
Menurutnya, tambahan bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.
Selain itu, ia menegaskan pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan sektor swasta.
BPS Ungkap Fakta Perumahan di Lampung
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan masih banyak warga Lampung yang belum memiliki rumah sendiri.
Berdasarkan data BPS, sekitar 146.500 rumah tangga di Lampung belum mempunyai rumah pribadi.
Selain itu, sekitar 647 ribu rumah tangga masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Karena itu, Amalia menilai program pembangunan rumah rakyat sangat penting untuk mengurangi backlog perumahan di Lampung.
“Program pembangunan dan renovasi rumah ini sangat penting untuk membantu mengurangi backlog perumahan di Lampung,” jelasnya.
Ekonomi Lampung Tumbuh Tertinggi dalam 10 Tahun
Di sisi lain, Amalia juga mengungkapkan capaian positif ekonomi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026.
Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,58 persen dan menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Sektor pertanian menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan hingga 12 persen.
Selain itu, industri kertas dan furnitur juga mencatat pertumbuhan signifikan.
Menurut Amalia, pembangunan sektor perumahan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi karena mampu mendorong investasi dan konsumsi masyarakat.
BTN Catat Minat KPR di Lampung Terus Meningkat
Vice President BTN Mihardina Jati mengatakan BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui KPR mencapai Rp5,4 triliun.
Sementara itu, di wilayah Lampung dan sekitarnya terdapat 2.042 peminatan calon debitur dengan total nilai Rp268,86 miliar.
Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri meminta pemerintah terus memperkuat program bantuan rumah bagi masyarakat pesisir dan pedesaan.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap masyarakat Lampung semakin mudah mendapatkan rumah layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.***
