Gubernur Lampung Pimpin Rapat Pengendalian Inflasi 2026, Fokus Stabilitas Harga dan Pangan

ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026).

Dalam rapat tersebut, ia melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, staf ahli gubernur, kepala OPD terkait, serta perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung.

Kemudian, dalam arahannya, Gubernur menegaskan tiga sektor utama yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga.

Selain itu, ia menyebut pemerintah daerah telah memperbaiki sektor infrastruktur dan pendidikan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak fokus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Inflasi Lampung Naik 0,55 Persen pada Mei 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month to month Provinsi Lampung mencapai 0,55 persen pada Mei 2026. Dengan demikian, angka tersebut naik dibanding bulan sebelumnya.

Selanjutnya, kondisi ini mendorong pemerintah daerah memperkuat pengendalian harga di pasar.

Di sisi lain, Gubernur Mirza mengingatkan jajarannya agar tidak hanya berpatokan pada angka statistik.

“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana masyarakat merasakan harga,” tegasnya.

Komoditas Pangan Dorong Inflasi

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan mendorong kenaikan inflasi di Lampung. Minyak goreng, beras, bawang, dan cabai menjadi penyumbang utama kenaikan harga.

Oleh sebab itu, Gubernur meminta OPD memastikan ketersediaan stok, memperlancar distribusi, dan memantau harga secara rutin di pasar.

Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar stabilitas harga tetap terjaga.

Antisipasi El Nino dan Ketahanan Pangan

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino pada triwulan III tahun 2026. Fenomena ini berpotensi memengaruhi produksi pangan dan harga di pasar.

Karena itu, Gubernur meminta OPD menyusun strategi mitigasi yang lebih cepat, terukur, dan mudah dieksekusi.

Di samping itu, pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan melalui gerakan menanam dan peningkatan pasokan dari daerah penghasil.

Langkah Konkret Kendalikan Inflasi Lampung

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan sejumlah langkah konkret untuk mengendalikan inflasi, antara lain:

  • Menggelar operasi pasar dan pasar murah
  • Melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional
  • Menguatkan koordinasi dengan daerah penghasil pangan
  • Menggerakkan masyarakat untuk menanam bahan pangan
  • Menyalurkan bantuan transportasi melalui APBD
  • Mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk distribusi barang

Dengan demikian, Gubernur meminta setiap OPD menyiapkan rencana mitigasi secara berkala. Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja cepat, terukur, dan terkoordinasi.

Pada akhirnya, melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap kuat sepanjang 2026.***