ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan peran Tenaga Pendamping Gubernur sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah. Pemerintah menggunakan skema ini untuk memperkuat tata kelola, menyinkronkan kebijakan strategis, serta mempercepat program prioritas di Provinsi Lampung.
Pemerintah membentuk Tenaga Pendamping melalui Keputusan Gubernur Lampung. Tenaga ini bersifat ad hoc dan membantu pelaksanaan kebijakan strategis, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat program pembangunan di berbagai bidang.
BPKAD Lampung Jelaskan Struktur Anggaran Tenaga Ahli di APBD
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, meminta publik memahami struktur anggaran secara utuh dan proporsional.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tenaga ahli dalam APBD Provinsi Lampung mencapai sekitar Rp16,5 miliar. Namun, pemerintah tidak hanya mengalokasikannya untuk Tenaga Pendamping Gubernur.
“Anggaran ini juga kami gunakan untuk tenaga profesional di berbagai OPD sesuai kebutuhan teknis dan fungsi masing-masing,” kata Mirza.
Pemprov Lampung Gunakan Tenaga Ahli untuk Dukung Layanan Teknis
Mirza menambahkan bahwa pemerintah menggunakan anggaran tersebut untuk berbagai kebutuhan strategis. Pemerintah merekrut tenaga ahli laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), konsultan individual, serta tenaga teknis untuk proyek infrastruktur.
Selain itu, tenaga ahli membantu OPD meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Pemprov Lampung Tegaskan Transparansi Pengelolaan APBD
Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan seluruh proses penganggaran sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah juga menerapkan pengawasan internal dan eksternal secara ketat.
Selain itu, Pemprov Lampung menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran.
Tenaga Ahli Perkuat Kinerja Pemerintahan Modern
Pemerintah memanfaatkan tenaga ahli untuk memperkuat tata kelola pemerintahan modern. Tenaga profesional membantu mempercepat sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa tenaga pendamping tidak menggantikan peran ASN atau OPD. Mereka hanya mendukung pelaksanaan kebijakan strategis agar lebih efektif.
Pemprov Lampung Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan adaptif. Selain itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan tenaga ahli dan tenaga pendamping, Pemprov Lampung berharap program pembangunan berjalan lebih cepat, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.***
