ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai memperluas strategi pengembangan ekonomi karbon. Pemprov tidak lagi hanya mengandalkan potensi karbon dari kawasan hutan.
Pemerintah kini memasukkan pesisir, mangrove, agroforestri, pertanian, hingga limbah sebagai bagian dari ekosistem karbon Lampung.
Langkah tersebut membuka peluang baru bagi Lampung. Perdagangan karbon tidak hanya berkaitan dengan konservasi, tetapi juga dapat mendorong investasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pemprov Lampung menargetkan program ini mulai bergerak pada 2026. Pemerintah tidak ingin pengembangan ekonomi karbon berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.
Pemprov Lampung Perluas Cakupan Karbon
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung meminta Tim Koordinasi Inisiatif Karbon bekerja secara nyata. Ia menegaskan tim harus menjalankan tugas sesuai peran masing-masing.
“Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” kata Sekda dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung.
Pemprov Lampung kemudian membahas penguatan tim bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Tim juga membahas roadmap pengembangan karbon Lampung.
Pemerintah mendorong pelaksanaan program mulai 2026. Langkah ini lebih cepat dari rancangan awal yang menargetkan pelaksanaan pada 2027.
Karbon Lampung Tak Hanya Berasal dari Hutan
Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal, mengatakan Lampung memiliki potensi karbon yang luas.
Menurut Anshori, potensi tersebut tidak hanya berasal dari hutan. Wilayah pesisir juga menyimpan peluang besar melalui ekosistem mangrove dan blue carbon.
“Jadi kita akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan,” ujar Anshori.
Tim memasukkan kawasan di dalam dan luar hutan dalam pemetaan. Mereka juga melihat peluang dari pesisir dan limbah pertanian.
Roadmap tersebut membagi lanskap karbon Lampung ke dalam beberapa ekosistem.
Green carbon mencakup hutan, kebun, agroforestri, dan biodiversitas. Sementara blue carbon mencakup mangrove, rawa, dan sungai.
Tim juga mengembangkan konsep silvofishery. Konsep ini menggabungkan perlindungan ekosistem dengan kegiatan budidaya masyarakat.
Kegiatan tersebut dapat mencakup budidaya kepiting dan kerang. Pengembangan pariwisata berbasis ekosistem juga masuk dalam konsep tersebut.
Repong Damar Pesisir Barat Jadi Potensi Besar
Salah satu potensi yang mendapat perhatian adalah repong damar di Pesisir Barat.
Dalam rapat tersebut, tim menyebut luas repong damar mencapai sekitar 15.000 hektare. Sebagian pohon damar juga telah berusia puluhan tahun.
Tim ingin menghitung potensi karbon kawasan tersebut. Pemerintah kemudian dapat melakukan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut bertujuan membuka peluang ekonomi tanpa menghilangkan fungsi ekosistem.
Pemprov Lampung juga melihat potensi karbon dari sektor pertanian. Limbah batang singkong menjadi salah satu contoh yang masuk dalam pembahasan.
Pengelolaan limbah tersebut dapat mendukung pengembangan ekonomi rendah emisi. Aktivitas pertanian pun berpeluang menghasilkan nilai tambah melalui skema karbon.
Pemprov Lampung Siapkan Lima Koridor Karbon
Pemprov Lampung juga menyiapkan pemetaan potensi melalui lima koridor. Setiap koridor memiliki karakter dan potensi ekosistem yang berbeda.
Lampung bagian barat memiliki potensi damar, kopi, agroforestri, hutan, dan daerah aliran sungai.
Pesawaran memiliki potensi mangrove dan silvofishery. Kawasan tersebut juga memiliki peluang pengembangan kepiting bakau dan wisata berbasis karbon.
Pesisir timur juga menyimpan potensi blue carbon. Pemerintah melihat peluang pengembangan silvofishery di kawasan tersebut.
Pemetaan akan menjadi tahap awal sebelum pemerintah masuk ke perdagangan karbon. Pemerintah ingin mengetahui potensi yang sudah berjalan dan peluang baru yang bisa dikembangkan.
Database Karbon Lampung Jadi Prioritas
Sekda meminta tim membangun database karbon Lampung. Sistem tersebut nantinya memuat lokasi, potensi, serta aktivitas karbon di lima koridor.
Database itu akan membantu pemerintah melakukan pemetaan. Data tersebut juga dapat mendukung penghitungan dan registrasi karbon.
Pemerintah kemudian dapat menggunakan data tersebut untuk membuka kerja sama bisnis. BUMD juga berpeluang mengambil peran dalam pengembangan kerja sama tersebut.
Pemprov Lampung turut mendorong keterlibatan masyarakat. Pemerintah ingin masyarakat ikut mengelola ekosistem dan memperoleh manfaat ekonomi.
Karena itu, masyarakat perlu membentuk kelompok atau kelembagaan dengan legalitas yang jelas. Model tersebut dapat memperkuat posisi masyarakat dalam pengembangan ekonomi karbon.
Ekonomi Karbon Terhubung dengan Program Desa
Pemprov Lampung juga ingin menghubungkan ekonomi karbon dengan program prioritas daerah.
Salah satunya melalui program Desaku Maju. Pemerintah juga mengaitkannya dengan agenda ekonomi biru dan ekonomi hijau.
Pemanfaatan ruang terbuka hijau desa menjadi salah satu gagasan. Pemerintah dapat mengembangkan kawasan tersebut sebagai bagian dari hutan desa yang masuk dalam skema karbon.
Langkah ini membuka peluang bagi desa untuk ikut mengembangkan ekonomi berbasis lingkungan. Masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pemprov Lampung Buka Peluang Investasi Karbon
Pemprov Lampung membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah dapat menggandeng pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, lembaga nonpemerintah, dan sektor swasta.
Tim juga menjajaki sinergi dengan proyek Satu Karsa Kementerian Kehutanan melalui Imperative Global Project.
Kerja sama tersebut mencakup inventarisasi dan identifikasi potensi karbon di Tulang Bawang. Pada tahap awal, kegiatan tersebut mencakup sekitar 20.000 hektare.
Pemerintah tetap menempatkan tata kelola dan registrasi sebagai bagian penting. Setiap potensi harus mengikuti ketentuan yang berlaku sebelum masuk ke skema perdagangan karbon.
Sekda juga meminta tim menyusun standar operasional prosedur atau SOP. SOP tersebut akan memberi kejelasan bagi pihak yang ingin membangun kerja sama.
Ekonomi Karbon Ditargetkan Bergerak pada 2026
Pemprov Lampung menargetkan program pengembangan ekonomi karbon mulai berjalan pada 2026.
Sekda meminta seluruh OPD menjaga koordinasi secara berkala. Pemerintah juga perlu mengukur perkembangan program secara teratur.
“Harapannya tadi di tahun 2026 ini, program ini bisa berjalan,” ujarnya.
Perluasan strategi tersebut membuat inisiatif karbon Lampung memiliki cakupan yang lebih luas. Pemerintah tidak hanya melihat hutan sebagai sumber karbon.
Pesisir, mangrove, pertanian, agroforestri, dan limbah juga masuk dalam peta pengembangan. Pemprov Lampung berharap ekosistem tersebut mampu membuka nilai ekonomi baru.
Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong perlindungan ekosistem. Dengan strategi tersebut, ekonomi karbon Lampung diarahkan untuk berjalan seiring dengan agenda ekonomi hijau dan ekonomi biru.***
