ALTUMNEWS.Com, SORONG — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua harus mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, aparat tidak cukup hanya mengandalkan penindakan tegas untuk memulihkan keamanan.
Dudung menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu membahas stabilitas keamanan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap pembangunan di Papua Barat Daya.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan hati nurani, kepedulian, dan komunikasi dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat membuka ruang dialog bagi kelompok yang masih berada di hutan agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Dudung Tekankan Pendekatan Kemanusiaan di Papua
Menurut Dudung, pemulihan keamanan di Papua membutuhkan langkah yang seimbang antara penegakan hukum dan pendekatan kemanusiaan. Karena itu, aparat perlu memperhatikan kondisi masyarakat saat menjalankan tugas di lapangan.
Selain membahas keamanan, Dudung memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai harapan pemerintah.
Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait dalam menjaga stabilitas wilayah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan dan memperluas pelayanan publik.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan hubungan antara keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Situasi yang kondusif dapat mendukung pembangunan, memperlancar pelayanan publik, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah yang menghadapi gangguan keamanan.
Kapolda Papua Barat Daya Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi menegaskan bahwa kepolisian tidak dapat menjaga stabilitas keamanan seorang diri. Menurutnya, pemerintah daerah, TNI, BIN, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu menyatukan langkah.
Hengki menyebut kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), jajaran Kodam XVIII/Kasuari, serta unsur TNI lainnya.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menangani gangguan keamanan. Dengan koordinasi yang baik, setiap unsur dapat menjalankan tugas secara selaras dan menghindari program yang berjalan sendiri-sendiri.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Hengki juga menegaskan perlunya kegiatan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujarnya.
Kapolda Minta Personel Polri Utamakan Kepentingan Masyarakat
Di sisi lain, Hengki mengingatkan seluruh personel Polri agar menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia menilai pengabdian aparat negara harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Polri harus terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, hubungan yang baik dapat mendukung pemeliharaan keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” ujar Hengki.
TNI dan BIN Paparkan Kondisi Keamanan Papua Barat Daya
Sebelum kunjungan Menko Polkam, Polda Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi untuk membahas perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam rapat tersebut, Hengki memaparkan situasi keamanan, perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), serta langkah penanganan yang telah berjalan.
Polda Papua Barat Daya mengedepankan soft approach atau pendekatan persuasif melalui komunikasi. Selain itu, kepolisian menerapkan humanity approach atau pendekatan kemanusiaan dalam mendukung pemulihan keamanan.
Dalam kesempatan tersebut, Komandan Korem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Slamet Riadi dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya turut memaparkan kondisi keamanan berdasarkan bidang tugas masing-masing.
Rapat koordinasi itu juga melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah dan aparat berharap pemulihan keamanan berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Dengan demikian, pesan utama kunjungan Dudung di Sorong menekankan bahwa penanganan gangguan keamanan di Papua perlu memadukan langkah penegakan hukum, komunikasi, pendekatan kemanusiaan, dan kerja sama lintas lembaga. Pemerintah juga mendorong agar upaya menjaga stabilitas keamanan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.***
