ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertegas komitmen sinergi antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut mengemuka dalam acara Malam Ramah Tamah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kerja Sama Antarprovinsi, di Mahan Agung, Selasa (6/1/2026).
Pertemuan strategis yang dihadiri jajaran pimpinan daerah, BUMD, serta asosiasi pengusaha dari kedua provinsi itu mencatatkan capaian nilai transaksi kerja sama sebesar Rp 833 miliar. Angka tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam kerja sama antarprovinsi dan mencerminkan kuatnya keterhubungan rantai pasok antara Jawa dan Sumatera.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa hubungan Lampung dan Jawa Tengah tidak sekadar kemitraan pemerintahan, melainkan memiliki ikatan emosional dan historis yang kuat melalui sejarah transmigrasi. Akulturasi budaya yang terbangun dinilai menjadi modal sosial penting bagi pembangunan Lampung.
“Hubungan Lampung dan Jawa Tengah telah terjalin sejak lama. Berdasarkan data BPS, sekitar 57 persen penduduk Lampung bersuku Jawa, sebagian besar berasal dari Jawa Tengah,” ujar Gubernur Mirza.
Ia juga menyoroti posisi strategis kedua daerah. Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera memiliki keunggulan pada sektor pertanian, perkebunan, serta penyediaan bahan baku. Sementara itu, Jawa Tengah dinilai telah menjadi role model nasional dalam pengembangan kawasan industri dan manufaktur.
“Saya jumpa Pak Menko Perekonomian, contoh industrinya Jawa Tengah. Semua menteri menyebut Jawa Tengah. Investasi besar masuk, kawasan industrinya bagus, dukungan pemerintahnya kuat, semua variabel kenyamanan berinvestasi ada di Jawa Tengah,” ungkapnya.
Kerja sama strategis Lampung–Jawa Tengah mencakup berbagai sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, pariwisata, hingga penguatan UMKM. Nilai transaksi Rp 833 miliar dinilai sebagai bukti konkret adanya link and match serta kesinambungan rantai pasok yang saling membutuhkan.
“Angka Rp 833 miliar ini adalah yang terbesar. Kehadiran pelaku usaha, dunia swasta, dan BUMD menegaskan bahwa pembangunan akan semakin kuat ketika pemerintah dan dunia usaha bergerak seiring, saling mendukung, dan saling menguatkan,” tegas Gubernur Lampung.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah di era saat ini tidak dapat lagi hanya bertumpu pada APBD. Menurutnya, diperlukan terobosan melalui integrasi kolaboratif dengan pihak swasta serta kerja sama antardaerah.
“Kita harus menumbuhkembangkan ekonomi baru. Tidak hanya ekspansi ke luar negeri, tetapi juga integrasi ekonomi domestik antarprovinsi melalui skema Business to Business (B2B),” jelasnya.
Ia menambahkan, kepala daerah—baik gubernur maupun bupati dan wali kota—memiliki tanggung jawab moral sebagai “manajer pemasaran” daerah untuk menarik investasi. Ahmad Luthfi juga menyinggung pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang, menurutnya, telah terbangun dengan baik antara Lampung dan Jawa Tengah sebagai modal percepatan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, kedua provinsi menyepakati 11 butir kerja sama, meliputi:
• Penguatan pendidikan vokasi jenjang SMK.
• Fasilitasi pengembangan sektor industri dan perdagangan.
• Kerja sama pemanfaatan gas bumi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
• Peningkatan kapasitas institusi pertanian, perkebunan, peternakan, maritim, dan perikanan.
• Pengembangan wisata religi dan wisata bahari (Pahawang dan Karimunjawa).
• Kerja sama perdagangan penyediaan komoditas.
• Penyediaan bahan pangan komoditas hasil pertanian dan perkebunan.
• Kerja sama suplai bahan baku tepung tapioka.
• Kemitraan rantai pasok industri dan perdagangan (gula kristal, ubi, kopi, bawang).
• Kerja sama perdagangan multikomoditas.
• Penyediaan bahan pangan komoditas hasil pertanian dan perkebunan.
Kerja sama ini diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat kontribusi kedua provinsi terhadap perekonomian nasional.***
