ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya menghadapi potensi gempa megathrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung bersama jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/1/2026).
Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa ancaman gempa megathrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Mengingat bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, kesiapsiagaan dan mitigasi dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat.
“Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu sinergi akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Marindo.
Dalam pertemuan tersebut, Mona Arif Muda, salah satu tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS), memaparkan pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi. Teknologi ini dinilai lebih ekonomis dan sesuai dengan karakteristik perairan Lampung, sekaligus menjadi alternatif sistem impor berbiaya tinggi tanpa mengurangi akurasi dan keandalan data.
Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unila Ahmad Herison menjelaskan bahwa pengembangan U-TEWS berbasis PUMMA (Perangkat Ukur Murah Muka Air Laut) tidak bersifat komersial, melainkan murni untuk kepentingan kemanusiaan. Sistem ini dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, hingga pulau-pulau strategis serta tetap terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.
“Inovasi ini memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta potensi pengembangan sebagai produk dalam negeri. Yang terpenting, sistem tetap terintegrasi dengan BMKG,” jelas Ahmad.
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam efektivitas mitigasi. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap alat peringatan dini sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan optimal.
Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi sistem peringatan dini ke berbagai kanal informasi—termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat—serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.
Melalui forum ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan semata soal penyediaan alat, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Ke depan, Pemprov Lampung akan memfasilitasi pertemuan lanjutan untuk mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan.
Ditemui terpisah, Ginta Wiryasenjaya, inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megathrust harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan. Ia menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan sensor darat di wilayah pesisir untuk mendeteksi anomali surut air laut serta sensor laut berbentuk buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut.
“Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi. Dari sisi biaya, teknologi ini jauh lebih terjangkau, berkisar Rp80–300 juta, dibandingkan sistem impor yang bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar,” jelas Ginta.
Sejalan dengan itu, Mona Arif Muda menekankan bahwa pengembangan sistem peringatan dini juga dibarengi dengan edukasi kesiapsiagaan masyarakat, mulai dari pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, hingga tindakan yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana.
“Mitigasi tidak boleh berhenti pada alat, tetapi harus benar-benar melindungi keselamatan warga,” pungkasnya.***
