ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026. Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan memimpin langsung upacara pembukaan tersebut di Gedung Pusiban, Selasa (14/7/2026). Agenda strategis nasional ini mengusung tema kepemimpinan adaptif untuk transformasi tata kelola lingkungan berkelanjutan.
Selanjutnya, total 47 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti pelatihan intensif berskala nasional ini. Para peserta berasal dari berbagai instansi Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, hingga perwakilan kementerian pusat. Proses kediklatan tingkat tinggi ini akan berlangsung secara bertahap sampai dengan 13 November 2026 mendatang.
Terapkan Kurikulum LAN RI Guna Hadapi Tantangan Disrupsi Global
Mengenai hal itu, materi pengajaran dalam PKN tahun ini menggunakan metode kurikulum komprehensif dari LAN RI. Struktur kurikulum meliputi kelompok mata pelatihan inti seperti integritas diri dan digitalisasi wirausaha strategis. Para peserta juga wajib mendalami manajemen strategis sektor publik serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
Kemudian, Sekdaprov Marindo Kurniawan mengingatkan seluruh aparatur mengenai tantangan disrupsi global dan perubahan iklim. Marindo menegaskan bahwa birokrasi masa kini harus segera meninggalkan fungsi-fungsi administratif konvensional yang kaku. Pihak aparatur sipil negara wajib bertransformasi menjadi motor penggerak inovasi daerah yang tangguh serta solutif.
“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman dalam membaca perubahan, serta keberanian untuk menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Sekdaprov Marindo Kurniawan.
Jabarkan Tiga Pilar Strategis Demi Dukung Kelestarian Ekosistem Alam
Tentu saja, arah pembangunan Lampung saat ini mengacu penuh pada visi bersama menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah tidak lagi menjadikan angka pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tolok ukur kesuksesan daerah. Aparatur negara sekarang memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan secara terpadu.
Lalu, tema kelestarian lingkungan dalam PKN ini terjabarkan ke dalam tiga pilar strategis utama. Pilar tersebut mencakup akselerasi tata ruang hijau, perlindungan sumber daya alam, hingga mitigasi bencana iklim global. Marindo juga menitipkan pesan agar setiap proyek perubahan peserta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.
Deputi LAN RI Ingatkan Isu Lingkungan Merupakan Domain Kebijakan Fiskal
Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Lembaga Administrasi Negara (LAN) Army Winarty memberikan pandangan tajamnya. Army menegaskan bahwa isu ekologis saat ini merupakan bagian dari domain pembangunan, ekonomi, dan fiskal negara. Oleh karena itu, penanganan krisis iklim membutuhkan model kebijakan publik berbasis data valid (evidence-based policy).
“Lingkungan hidup hari ini adalah sebuah isu pembangunan, isu ekonomi, isu fiskal, isu terkait dengan keamanan manusia, isu kesehatan, isu energi, sekaligus isu tata kelola pemerintahan. Birokrasi masa depan tidak butuh pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas yang ada. Tetapi pemimpin yang adaptif adalah pemimpin yang berani membuang logika hari kemarin,” tegas Army Winarty.
Kesimpulannya, orientasi PKN Angkatan XXIV ini akan menguji kemampuan peserta dalam meruntuhkan ego sektoral birokrasi. Para calon pemimpin tinggi harus berani membentangkan layar transformasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia.***
