ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) menggelar Ujian Promosi Doktor (S-3) Program Studi Doktor Studi Pembangunan, Rabu (7/1/2026), di Ruang Sidang Gedung D FISIP.
Ujian terbuka ini menjadi momen penting bagi Hendrie Kurniawan, yang mempresentasikan disertasinya berjudul “Implementasi Fungsi Representasi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Komparatif DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Utara)”. Sidang dihadiri jajaran penguji internal dan eksternal serta sivitas akademika FISIP Unila.
Sidang promosi doktor dipimpin Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Ketua Penguji, didampingi Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Penguji. Sebagai promotor hadir Prof. Dr. Drs. Hertanto, M.Si., dan ko-promotor Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. Penguji eksternal terdiri atas Dr. Ir. Andi Wijaya, S.T., M.M., M.A.P., sedangkan penguji internal melibatkan sejumlah profesor FISIP Unila.
Dalam pemaparannya, Hendrie menelaah bagaimana aspirasi dan opini publik disalurkan serta dikonversi menjadi kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi representasi DPRD di kedua daerah telah berjalan secara prosedural, tetapi masih lemah secara substantif dalam mewujudkan kepentingan publik secara optimal.
Secara teoretis, penelitian ini menyempurnakan konsep representasi politik yang dikemukakan Urbinati, sedangkan secara praktis, Hendrie menawarkan model penguatan tata kelola DPRD melalui reformasi mekanisme elektoral, peningkatan keterbukaan, dan penguatan akuntabilitas publik.
Hasil ujian terbuka memutuskan Hendrie Kurniawan lulus dengan predikat sangat memuaskan, menjadikannya doktor ke-12 dari Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Unila.
Keberhasilan ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan di bidang pemerintahan daerah dan representasi politik, menjadi rujukan bagi perbaikan praktik demokrasi lokal, sekaligus memperkuat posisi Unila sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset sosial yang berdaya saing tinggi.
“Melalui penelitian ini, diharapkan lahir kebijakan dan praktik pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Hendrie setelah sidang.***
