Pemprov Lampung Siapkan Strategi Antisipasi Dampak Konflik Global terhadap Ekonomi Daerah

ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai merumuskan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah menyusun skema kebijakan guna mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2026).

Rapat turut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap perkembangan situasi global. Menurutnya, konflik internasional dapat memicu ketidakpastian ekonomi yang berdampak hingga ke daerah.

“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang disusun harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Pemerintah provinsi, kata dia, berkomitmen agar langkah antisipatif yang diambil tidak justru membebani masyarakat.

Selain itu, Marindo juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program prioritas daerah. Penyesuaian anggaran yang dilakukan, menurutnya, tidak boleh mengganggu agenda pembangunan yang telah direncanakan.

Beberapa program strategis yang tetap menjadi fokus antara lain hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur.

“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.***