ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada September 2024 mengalami inflasi sebesar 0,05% (mtm), menurun dari inflasi Agustus yang tercatat sebesar 0,07% (mtm). Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang mencatat deflasi sebesar 0,12% (mtm). Jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi IHK di Lampung pada bulan September selama tiga tahun terakhir yang mencapai 0,57% (mtm), terlihat bahwa kondisi inflasi saat ini menunjukkan tren yang lebih stabil.
Secara tahunan, inflasi di Provinsi Lampung tercatat 2,16% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,33% (yoy). Namun, angka ini tetap di atas inflasi nasional yang berada di level 1,84% (yoy).
Berdasarkan sumber inflasi, beberapa komoditas mengalami peningkatan harga signifikan. Biaya pendidikan di perguruan tinggi menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,26%, diikuti oleh bawang merah (0,06%), beras (0,03%), biaya sewa rumah (0,03%), dan nasi dengan lauk (0,02%). Kenaikan biaya pendidikan terkait dengan masuknya tahun akademik baru, sedangkan harga bawang merah dan beras meningkat akibat penurunan pasokan pasca panen.
Meski ada kenaikan harga pada beberapa komoditas, inflasi di September 2024 tertahan oleh sejumlah barang yang mengalami deflasi, seperti cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Penurunan harga ini disebabkan oleh peningkatan pasokan sejalan dengan musim panen di daerah penghasil.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi IHK akan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) hingga akhir tahun 2024. Namun, perlu diwaspadai sejumlah risiko inflasi, termasuk kemungkinan kenaikan harga pangan dan rokok akibat regulasi baru.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan menerapkan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Beberapa langkah konkret antara lain operasi pasar beras dan peningkatan kapasitas transportasi untuk mendukung distribusi komoditas.***
