ALTUMNEWS.Com, JAKARTA – Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani di Balai Kota Jakarta pada Selasa (15/4/2025) tak hanya menjadi langkah teknis, tetapi bisa menjadi model inovatif kolaborasi antarprovinsi dalam menghadapi tantangan nasional: ketahanan pangan dan transformasi digital.
Dengan pendekatan simbiosis mutualisme, Lampung sebagai produsen pangan utama nasional dan Jakarta sebagai konsumen terbesar membentuk kemitraan yang tidak hanya berbasis pasokan, tetapi juga melibatkan inovasi teknologi dan investasi jangka panjang.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa kerja sama ini akan menjadi batu loncatan penting dalam membangun ekosistem ekonomi dan pelayanan publik berbasis teknologi serta data.
“Kami tidak ingin hanya bicara potensi. Kami ingin kerja sama ini jadi solusi konkret terhadap ketimpangan distribusi pangan dan pelayanan antarwilayah,” tegas Mirza.
Di tengah ancaman krisis pangan global, kolaborasi ini memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Sebagai penghasil utama singkong, pisang, jagung, dan daging ayam, Lampung memiliki keunggulan pasokan. Sementara itu, Jakarta memiliki infrastruktur distribusi, akses pasar luas, dan kekuatan logistik.
Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% kebutuhan pangan Jakarta dipenuhi dari luar wilayah, dengan Lampung menjadi salah satu penyuplai utama. Dengan adanya integrasi sistem logistik dan digitalisasi tata niaga, efisiensi distribusi pangan antarprovinsi dapat ditingkatkan dan biaya logistik diperkirakan turun hingga 18%.
“Bayangkan bila harga cabai atau beras tidak lagi melonjak saat musim paceklik karena sistem distribusi kita sudah cerdas dan real-time. Itu target jangka menengah kita,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Kerja sama ini juga menyasar aspek digitalisasi layanan publik melalui adopsi aplikasi JAKI (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI. Dengan lebih dari 6,8 juta pengguna aktif dan 20 juta interaksi bulanan, JAKI menjadi model layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan responsif.
Lampung berencana mengadopsi sistem JAKI dalam versi lokal sebagai bagian dari percepatan transformasi digital. Langkah ini menjadikan Lampung sebagai provinsi pertama di luar DKI Jakarta yang mengadopsi sistem digital layanan warga secara kolaboratif antar-daerah.
“Kami ingin lampung.go.id tidak lagi sekadar portal informasi, tapi menjadi digital assistant bagi masyarakat Lampung, sebagaimana JAKI di Jakarta,” kata Gubernur Mirza.
Lebih dari sekadar kerja sama administratif, kolaborasi ini membuka peluang desentralisasi ekonomi nasional. Jakarta bahkan menawarkan untuk menjadi bagian dari rantai produksi pangan di Lampung melalui skema investasi BUMD, pelatihan teknologi pertanian, dan penyediaan infrastruktur distribusi bersama.
“Kami ingin bukan hanya membeli dari Lampung, tapi membangun bersama di sana. Ini bagian dari transformasi peta ekonomi nasional yang lebih merata,” kata Pramono.
Momentum ini dinilai banyak pihak sebagai bukti bahwa kolaborasi antarprovinsi bisa menjadi kunci penggerak pembangunan nasional. Di saat banyak daerah masih bergerak sendiri-sendiri, langkah Lampung dan Jakarta membangun jembatan ekonomi dan digitalisasi ini menjadi contoh konkret bagaimana daerah bisa saling menguatkan tanpa harus menunggu pusat.
Dampak Jangka Panjang Kesepakatan strategis ini diproyeksikan akan; membuka akses pasar bagi 120 ribu lebih petani dan pelaku UMKM di Lampung dan menjamin ketersediaan pangan berkualitas dan terjangkau bagi warga Jakarta. Selain itu meningkatkan efisiensi layanan publik melalui digitalisasi yang terstandarisasi, dan menjadi percontohan kolaborasi antardaerah yang efektif dalam menjawab tantangan ekonomi dan sosial.
“Kami tidak ingin kerja sama ini berhenti di tumpukan kertas. Kami ingin semua untung, semua tumbuh, dan rakyat jadi pemenangnya,” tutup Gubernur Mirza.***
