ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG – Transformasi layanan publik di Provinsi Lampung memasuki babak baru. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, paradigma birokrasi yang kaku dan berbelit mulai ditinggalkan. Peresmian Samsat Digital Drive Thru, Senin (21/4/2025), menjadi bukti nyata visi sang gubernur: membangun sistem pemerintahan yang lincah, adaptif, dan berfokus pada warga.
Tak sekadar proyek digitalisasi, layanan Samsat Drive Thru adalah simbol gaya kepemimpinan baru di Lampung, yang menempatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat sebagai indikator keberhasilan birokrasi.
“Ini bukan cuma soal teknologi. Ini soal mengubah cara kita memandang warga—bahwa mereka bukan pihak yang harus ‘melayani’ birokrasi, tapi sebaliknya, birokrasi yang harus hadir untuk melayani mereka dengan sepenuh hati,” tegas Gubernur Mirza dalam sambutannya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar Gubernur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat hanya 38% dari 4 juta kendaraan terdaftar di Lampung yang rutin membayar pajak. Bagi Gubernur, tantangan seperti ini tidak cukup dihadapi dengan imbauan, tetapi dengan solusi nyata berbasis inovasi.
Dengan sistem drive thru, masyarakat kini dapat menyelesaikan perpanjangan STNK 5 tahunan hanya dalam waktu 15–20 menit tanpa turun dari kendaraan. Proses yang dulu kerap memakan waktu berjam-jam kini telah berubah menjadi layanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli.
Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, menyebut layanan ini sebagai bentuk nyata sinergi lintas lembaga dalam menjalankan reformasi layanan. “Kami mendukung penuh langkah ini sebagai bagian dari Polri yang presisi, cepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Peluncuran ini juga menjadi bagian dari visi jangka panjang Pemprov Lampung untuk mengembangkan Super Apps Layanan Publik, yang akan mengintegrasikan berbagai jenis layanan administratif, mulai dari perizinan hingga kependudukan, dalam satu platform digital.
Kehadiran layanan ini disambut antusias oleh masyarakat. Sutiman (74), salah satu warga lansia, mengaku terharu karena baru kali ini bisa mengurus pajak kendaraan dengan mudah. “Biasanya harus isi formulir, fotokopi dokumen, sekarang tinggal kasih data, semua beres,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah dibanding provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan atau Banten, Gubernur Mirza menekankan bahwa inovasi birokrasi bukan soal besar kecilnya APBD, tetapi tentang niat dan keberanian memotong kerumitan sistem.
“Inilah Lampung Baru yang kami bangun. Pelayanan publik tidak harus mahal atau mewah, tapi harus nyata manfaatnya untuk rakyat,” tutup Gubernur.
Melalui kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, Provinsi Lampung perlahan menjelma menjadi contoh reformasi birokrasi digital yang progresif—di mana teknologi digunakan untuk memanusiakan pelayanan, dan pemerintah hadir untuk menjawab, bukan membebani.***
