ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG -— Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tak hanya menjadi proyek pendidikan, tapi dipandang Pemerintah Provinsi Lampung sebagai instrumen strategis untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai program ini sebagai tonggak penting untuk membangun mobilitas sosial bagi keluarga tidak mampu di provinsi tersebut.
Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, dalam rapat lanjutan pembangunan Sekolah Rakyat yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur, Senin (5/5/2025).
“Ini bukan sekadar bangun sekolah. Ini soal memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang menjangkau anak-anak termarjinalkan,” ujar Firsada.
Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan tahap awal Sekolah Rakyat, yakni Kota Baru di Lampung Selatan sebagai prioritas utama, dan Slusuban di Lampung Tengah. Lokasi Kota Baru dinilai paling siap karena memiliki sertifikat hak milik dan infrastruktur dasar yang memadai.
Firsada menegaskan, Gubernur Mirza menaruh perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di Lampung.
“Gubernur ingin anak-anak dari desa terpencil pun punya peluang yang sama dengan anak-anak kota besar. Sekolah Rakyat akan jadi jembatan menuju kesetaraan itu,” katanya.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan sistem pengembangan karakter dan disiplin tinggi, seperti model Taruna Nusantara, yang disesuaikan untuk masyarakat kurang mampu. Model ini diyakini akan menciptakan generasi baru yang tangguh dan berdaya saing nasional.
Kepala Dinas Sosial Lampung, Aswarodi, menyebut pembangunan ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan pemerintah kabupaten. Ia menekankan pentingnya percepatan administrasi agar Lampung tidak tertinggal dari provinsi lain dalam program nasional ini.
“Pendidikan yang bermutu bukan hanya hak anak-anak mampu. Kita harus hadir untuk mereka yang selama ini jauh dari jangkauan sistem,” ujar Aswarodi.
Program ini sangat sejalan dengan misi Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam memperkuat kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Provinsi Lampung yakin, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan investasi sosial yang akan berdampak pada turunnya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.
Jika Lampung berhasil masuk dalam tahap awal pembangunan Sekolah Rakyat yang menyasar 100 titik nasional, maka provinsi ini akan menjadi contoh nyata bahwa pendidikan yang inklusif dapat menjadi alat utama transformasi sosial.***
