ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah tidak sekadar simbol kolaborasi antar institusi, tapi juga menjadi tonggak baru bagi penguatan infrastruktur pertahanan sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Lahan seluas 95 hektare yang dihibahkan oleh Pemprov Lampung — masing-masing 40 hektare di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan dan 45 hektare di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah — akan menjadi bagian dari rencana pembangunan Kodam baru dan Batalyon Teritorial Pembangunan di bawah naungan Kodam II/Sriwijaya.
Dengan disaksikan langsung oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, penandatanganan ini menjadi momentum penting dalam penguatan posisi strategis Lampung sebagai gerbang Sumatera. Namun lebih dari itu, pembangunan satuan-satuan baru TNI AD ini dinilai akan mendorong percepatan ekonomi lokal melalui kehadiran ribuan personel dan kegiatan teritorial produktif.
“Dalam satu batalyon akan ada sekitar 1.200 anggota. Bila satu anggota memiliki penghasilan rata-rata Rp5 juta, maka ada Rp6 miliar per bulan yang berputar di wilayah tersebut. Ini akan menjadi stimulus besar bagi ekonomi lokal,” jelas Mayjen TNI Ujang Darwis.
Rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan yang mencakup berbagai kompi seperti pertanian, konstruksi, kesehatan, hingga peternakan juga membawa harapan besar bagi daerah yang selama ini kesulitan tenaga teknis dan percepatan proyek pembangunan.
Gubernur Mirza menegaskan, hibah ini adalah bentuk nyata komitmen Pemprov Lampung untuk menjadi bagian dari peta besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menjadikan Lampung sebagai pusat pertumbuhan baru di Sumatera.
“Kami ingin Lampung bukan hanya strategis secara geografis, tapi juga kuat secara ekonomi dan sosial. Bersama TNI, ini adalah langkah membangun pondasi masa depan,” ujar Gubernur Mirza.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Lampung tak hanya memperkuat ketahanan wilayah, tetapi juga membuka peluang bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan percepatan pembangunan di berbagai sektor — dari pertanian hingga infrastruktur desa.***
